Jawa Barat (Indigonews) – Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat tengah melakukan upaya akselerasi pembangunan dengan memfokuskan diri pada tiga masalah pokok pembangunan yaitu penanggulangan kemiskinan, penataan destiasi pariwisata, dan peningkatan produktifitas pertanian.
Untuk mencapai ketiga hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang telah dilaksanakan selama dua tahun perlu dilakukan review karena harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
“Bila kita harus jujur, pembangunan yang kita laksanakan di Kabupaten Tasikmalaya, sesungguhnya tinggal melaksanakan saja. karena sebagian besar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kita bersumber dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. karena itu, maka arah dan dan fokus pembangunan kita di daerah pun harus harmonis dan selaras dengan arah kebijakan pusat, dengan kata lain, APBD kita adalah alat untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan pusat dengan kepentingan masyarakat kita” sambut Wakil Bupati H.Ade Sugianto.S.IP.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, para ulama, dan pimpinan organisasi massa Islam se-Kabupaten Tasikmalaya.
Menurut Wakil Bupati, pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya harus memperhatikan manfaat apa yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyrakat terutama kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan. Anggaran untuk pembangunan harus saling sinergis antara satu program dengan program yang lainnya.
“Anggaran pembangunan besar, uang keluar banyak, proyek bertebaran, tapi antara satu program dengan program lain, antara satu proyek dengan proyek lain tidak saling sinergis, tidak berkaitan dan saling mendukung, bahkan banyak pembangunan-pembangunan kita yang tidak bermanfaat harus segera dihentikan. Kita harus rubah, dari program follow money, menjadi money follow program. bicara dahulu program, baru uang, baru anggaran. no program no money, “ujar Wakil Bupati.
Terkait peningkatan destinasi wisata, Wakil Bupati menjelaskan, kebijakan pembangunan nasional melaui Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2017 Tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menetapkan pariwisata menjadi lokomotif perekonomian. Menurutnya, sesuai kebijakan nasional tersebut, sudah saatnya Kabupaten Tasikmalaya menjadikan pariwisata sebagai sektor strategis yang menjadi media integrasi program dan kegiatan antar sektor pembangunan yang dapat menggerakan perekonomian rakyat.
“Kita punya kawasan wisata Galunggung, fokuskan pengembangan wisata di daerah ini sehingga menjadi destinasi wisata unggulan yang ikonik, dalam pengembangannya, seluruh sektor baik infrastruktur, industri perdagangan, ekonomi kreatif, seni & kebudayaan, pertanian, dan sektor lain haruslah fokus ikut menopang pengembangan destinasi wisata galunggung secara sinergis “tutur Wakil Bupati.
Pada sektor pertanian Wakil Bupati memaparkan, sebagian besar penduduk Kabupaten Tasikmalaya berprofesi sebagai petani. Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar terhadap jumlah total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tasikmalaya.
“Meskipun kontribusi PDRB sektor pertanian terhadap total PDRB menurun, bergeser ke sektor jasa dan perdagangan, kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya haruslah pro terhadap petani. terlebih, penduduk yang berprofesi petani ini sangatlah berisisan dengan problem kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya“ jelas Wakil Bupati.
Pada akhir kegiatan Wakil Bupati mengintruksikan kepada seluruh Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya agar mengawal dan melaksanakan masukan dan harapan hasil halaqoh para alim ulama. Lamhot Siadari
