Taput (Indigonews) – Sungguh di pertanyakan kebenarannya, tiga (3) Puskesmas dari 19 Puskesmas di Kabupaten Tapanuli Utara nihil Silpa pertanggung jawaban dana Kapitasi BPJS Tahun Anggaran 2017, dimana yang 16 puskesmas lagi memiliki dana Silpa pengadaan obat dan Barang Medis Habis Pakai (BMHP). Hal ini disampaikan oleh Ketua LSM LAKI Tapanuli Utara Harapan Silalahi kepada Indigonews, Selasa (16/10) di Siborongborong.
Harapan menjelaskan, 20% dari anggaran Kapitasi BPJS adalah peruntukannya untuk pembelian obat atau BMHP, akan tetapi dari ketiga Puskesmas yakni Puskesmas Hutabaginda, Puskesmas Silangit dan Puskesmas Situmeang Habinsaran realisasi pengadaan obat atau BMHP TA 2017, sementara 16 Puskesmas lagi Silpa anggaran pengadaan obat, sebab tidak ada petugas Puskesmas yang memiliki Setifikat pengadaan barang dan jasa, sebab pengadaan obat melalui proses E-katalog.
“Oleh karena itu kita selalu mempertanyakan kebijakan atau tindakan apa yang di lakukan ketiga Puskesmas tersebut melaksanakan kegiatan pengadaan obat atau BMHP, sementara yang 16 puskesmas lain tidak melakukan pengadaan lantaran alasannya tidak memiliki petugas yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa” terang Harapan Silalahi.
Lebih lanjut Harapan Silalahi menguraikan, belanja Kapitasi BPJS untuk TA 2017 sebesar Rp 13,2 Milliar untuk semua puskesmas di Tapanuli Utara dan silpa Kapitasi BPJS TA 2017 Rp 3,5 milliard dari 16 Puskesmas
“Yang jadi pertanyaan, apa benar Silpa anggaran dana Kapitasi BPJS dari ketiga Puskesmas tidak ada pada Tahun Anggaran 1017?” ragunya.
“Untuk itu, kita mengharapkan pihak Kejaksaan melalui Kasi Pidsus agar melakukan pengusutan atas adanya dugaan penyimpangan pengadaan obat atau BMHP pada ketiga Puskesmas, dimana anggaran Kapitasi BPJS 2017 Nihil Silpa Kapitasi BPJS” harapnya kepada pihak kejaksaan.
Kepala UPT Puskesmas Siborongborong, dr. Ladingan Sianipar M.Kes saat dikonfirmasi seputar pengadaan obat atau BMHP mengatakan tidak pernah melakukan pengadaan obat selama 3 tahun belakangan.
“Mulai dari Tahun 2014 – 2017 kita tidak ada melalukan pengadaan obat dari sumber dana Kapitasi BPJS, dengan alasan bahwa di puskesmas tidak ada petugas yang memiliki Sertifikat pengadaan barang dan jasa, sehingga dana yang 5% untuk pengadaan Obat atau BMHP tentu kita silpakan dalam empat tahun anggaran “ ujarnya dengan singkat.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara, dr. Janri Nababan saat dikonfirmasi jumlah Puskesmas yang Silpa anggaran untuk pengadaan obat atau BMHP sumber dana Kapitasi BPJS Tahun Anggaran 2014 – 2017 menjelaskan bahwa 19 Puskesmas yang silpa anggaran pengadaan Obat. Freddy Hutasoit
Discussion about this post