Kementerian Pertanian Raih Penghargan Pengelola Informasi Publik

Jakarta (Indigonews) – Di istana Wakil Presiden, Jusuf Kalla menekankan perlunya keterbukaan informsi publik di Kementerian maupun lembaga negara.

“keterbukaan merupakan energy untuk mencerdaskan bangsa” ujar Wapres Jusuf Kalla.

“Perlu keterbukaan informasi publik dilaksanakan dan terus didorong, dan diawasi agar bisa berjalan baik” kata Yusuf Kalla pada pemberian anugerah informasi publik 2018 di Istana Wapres.
Kementerian Pertanian Termasuk Kategori Pengelola Informasi Publik Terbuka.

Menurut Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana pelaksanaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2018 ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan sistem peringkat.

Ia mengatakan pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kali ini dilakukan penilaian keterbukaan informasi BP berdasarkan kualifikasi sesuai rentangan nilai keterbukaan informasi publiknya.

Dimulai dari kualifikasi tertinggi yaitu kelompok pertama Badan Publik Informatif, kedua BP Menuju Informatif, ketiga BP Cukup Informatif, keempat BP Kurang Informatif, dan kelima BP Tidak Informatif.

Untuk kategori BP, menurutnya sama dengan tahun lalu ada tujuh kategori yaitu BP Kementerian, BP Lembaga Non Struktural (LNS), BP Lembaga Negara Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LNLPNK), BP Perguruan Tinggi Negeri (PTN), BP Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BP Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan BP Partai Politik (Parpol).

Penilaian dilakukan terhadap 460 perguruan tinggi, lembaga dan kementerian/BUMN. Penilaian dilakuan sesuai amanat UU No 28 F

Sekretaris Jenderal Kementan Syukur Iwantoro seusai menerima penghargaan menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik adalah bagian dari pemenuhan hak atas informasi yang dijamin UU nomor 14 tahun 2008.

“Kementan akan terus berkomitmen melayani informasi secara baik dan mudah diakses oleh publik”, tegas Syukur.

Syukur juga mengatakan bentuk dari komitmen ini telah dilakukan dalam bentuk pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi seluruh unit kerja yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Serta adanya pengalokasian anggaran khusus bagi pengelola informasi publik.

Sementara itu Kepala Biro Humas dan Informasi Publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengigatkan bahwa beberapa waktu lalu telah melakukan presentasi di hadapan tim penilai Komisi Informasi Pusat (KIP).

Dalam paparan PPID tersebut Kementan telah menyampaikan langkah, strategi dan capaian dalam menjamin dan mempromosikan keterbukaan informasi publik. Presentasi ini adalah bagian dari penilaian keterbukaan informasi publik untuk kategori Kementerian.

“Saat ini masyarakat dapat datang langsung di konter layanan PPID kita, ataupun cukup melalui website Kementan. Kita lihat permohonan informasi trend nya meningkat, dan sampai saat ini insya Allah Kementan mampu memenuhi harapan masyarakat, yang makin tinggi terhadap keterbukaan informasi pertanian” kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementan. Dino’S / Humas Kementan RI