Jakarta (Indigonews) – Forum Mahasiswa Sumatera yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ( IMM ) Sumut, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim ( KAMMI ) Sumut dan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah ( HIMMAH) Sumut menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) di Jakarta, Rabu (14/11/2018).
Kedatangan Forum Mahasiswa Sumatera Utara ke gedung anti rasuah tersebut dalam rangka mengantar pengaduan dugaan korupsi 2 Pemkab dan 1 Pemko yang diduga di motori Kepala Daerah di Sumatera Utara. Ketiga Kepala Daerah tersebut antara lain Bupati Kabupaten Simalungun Jopinus Ramli ( JR ) Saragih, Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution dan Walikota Pematangsiantar Hefriansyah Noor.
Laporan pengaduan atas Bupati Simalungun, JR Saragih terkait dugaan korupsi di seluruh SKPD Pemkab Simalungun Tahun 2017 sebesar 53,9 Milyar yang diduga melibatkan Jopinus Ramli Saragih dan hampir seluruh pimpinan SKPD di pemkab Simalungun.
Begitu juga Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Taman Raja Batu dan Taipan Siri- Siri yang merugikan Negara Milyaran Rupiah yang diduga melibatkan Dahlan Hasan Nasution Bupati Madinah, Rahmat Hidayat Kadispora Madina, Syahruddin mantan Kadis PU Madina, Tanduk Efendi Siregar Kabid Aset BPKAD Madinah, Rahmadsyah Lubis Kadis Perkim Madina.
Hal yang sama juga akan pengaduan terhadap Walikota Pematangsiantar terkait dugaan korupsi di seluruh SKPD Pemerintah Kota Pematangsiantar tahun 2017 sebesar 6,4 Milyar melibatkan hampir seluruh pimpinan SKPD.
Kedatangan Forum Mahasiswa Sumatera ke gedung anti rasuah tersebut langsung dihadiri pimpinan organisasi masing- masing, Zulham Hidayah Pardede Ketua Umum DPD. IMM Sumut, Mangaraja Harahap Ketua Umum PW. KAMMI Sumut dan Abdul Razak Nasution Ketua PW. HIMMAH Sumut.
“Melaporkan tiga kepala daerah sekaligus adalah langkah awal yang kami tempuh untuk menunjukkan kepada kepala kepala daerah yang lain agar tulus dan bersih dalam memimpin. Kita akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Bukti-bukti awal sudah kita sampaikan, dan KPK sudah berkomitmen akan menindaklanjutinya. Mudah mudahan kepala kepala daerah ini segera dipanggil dan ditersangkakan”. Jelas Zulham.
“Saya berharap seluruh kepala daerah kabupaten/kota di wilayah sumatera utara harus bersih dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Karena faktanya yang ada sampai hari ini ditengah zaman revolusi 4.0 industri, budaya ini masih menajam di sumatera utara. Para kepala daerah dan mantan kepala daerah berlomba-lomba membangun dinasti. Padahal sumber daya alam di sumatera utara cukup memadai. Maka kepala-kepala daerah di sumatera utara mulai saat ini harus bersih, jika tidak dampaknya berimbas kepada generasi milenial. Generasi muda sumatera utara tidak lagi produktif. Sebab tenaga dan pikiran mereka tidak dibangun dan diberdayakan. Seharusnya dengan sumber daya alam yang memadai bisa menjadikan sumatera utara yang mandiri dan kompetitif.
Laporan kepada KPK hari ini adalah laporan tahap pertama yakni Pemerintah kabupaten mandailing natal, Pemerintah Kota Pematang siantar, dan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Awal tahun 2019 antara bulan januari dan februari kita akan kembali melaporkan kepala daerah yg korupsi.” beber Mangaraja Harahap.
“Kami juga meminta kepada KPK harus turun dan memeriksa ketiga kepala daerah tersebut. Karena Kami menilai bahwa ketiga kepala daerah tersebut tidak berprestasi. Yang tidak berprestasi tidak layak dipertahankan dan demi good governance yang baik di Sumatera Utara.” Tegas Razak.
Ketiga Pimpinan organisasi Mahasiswa Sumatera Utara berkomitmen mengawal penanganan kasus dugaan korupsi tiga kepala daerah tersebut dan langsung pergi mengakhiri wawancara dengan media. Kontributor SSirait
