Bogor | Indigonews – Penyelewengan Dana Desa (DD) saat ini menjadi trend bagi banyak pejabat Kepala Desa (Kades) diseluruh Nusantara, hal ini tercermin dari semakin banyak Kades diciduk oleh aparat penegak hukum, hingga yang sudah masuk ke hotel prodeo.
Hal ini menjadi tugas dari pemerintah pusat untuk membuat bantuan DD sampai kepada masyarakat dan dirasakan fungsi dan faedahnya oleh masyarakat Indonesia, sebuah kebijakan yang sangat baik dari program pemerintahan Jokowi – JK, namun sangat disayangkan banyak disalah gunakan oleh pejabat pejabat daerah dan jauh dari jangkauan penegak hukum, membuat para pejabat Kades merasa aman dan tentram dengan korupsi yang mereka lakukan.
Demikian juga dengan sikap Kades Suka Jaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Royani yang telah menjabat selama lebih kurang dua tahun belakangan ini, dalam tahun penurunan anggaran yang telah diajukan ke pemerintah, disetiap pembangunan di desanya, maka akan dipotong langsung sebesar 25% untuk kepentingan Kades.
Belum termasuk dengan pemotongan yang dilakukan oleh pejabat pejabat desa lainnya, dimana disetiap pembangunan tidak semua dikerjakan oleh masyarakat, hal ini Indigonews ketahui dari pelaku pemborong yang tak mau disebutkan namanya.
Seorang pemborong mengatakan, bahwa dalam plang pembangunan akan ditulis sesuai dengan pagu anggaran yang diterima, namun dalam kenyataannya pagu anggaran tidak sebesar yang tertulis di papan pengumuman.
“Kami menerima dana pembangunannya tidak sebesar itu, karna sudah dipotong pejabat dulu” ucapnya.
“Maka sudah tentu kami melakukan pembangunannya sesuai dengan dana yang kami terima disamping kami juga butuh profit atau keuntungan, kalaupun hasil dari pekerjaan itu kurang memuaskan dan cepat rusak, yah itulah kecukupan dananya” katanya .
Demikian juga dengan beberapa pembangunan lainnya, dimana banyak pembangunan jalan dan jembatan yang telah dibangun, dalam setiap pembangunan jalan yang memberdayakan masyarakat sekitar, juga mengatakan bahwa dana di plang pekerjaan tidak sesuai dengan dana yang diterima.
“Pemotongan anggaran mengakibatkan hasil dari pembangunan jalan ini, yang mana baru dibangun sudah rusak lagi” ucap salah seorang warga di RT/RW 1/1.
“Namun bila memang ada yang mau melaporkan, kami siap dengan kesaksian kami, dan masih banyak lagi masyarakat yang mau memberikan kesaksian dengan korupsi Kades kami ini” tambahnya.
Hal senada juga disampaikan para warga lainya, dimana mereka juga mengadukan terkait dengan dana Rutilahu, salah seorang penerima mengatakan bahwa dana yang saya terima itu tidak lebih dari 7 juta saja dari dana 10 juta yang diberikan oleh perintah pusat.
“Dan masih banyak yang lainnya pak, tolonglah kami agar kepala desa kami ini di tegur, bila perlu dilaporkan saja” tambahnya.
Dalam kesempatan yang berbeda ketika media ini meminta keterangan dari dusun lainnya yang berseberangan dengan kantor desa, masyarakat mengatakan kepada Indigonews sangat keberatan dan kecewa atas kinerja Kades.
“Kami juga sangat keberatan pak, dimana kami banyak yang dibohongi oleh pejabat desa kami ini, sudah dana desa dikorupsi dari pembangunan, hingga jalan jalan kami kurang bagus dan bahkan sudah ada yang rusak, tak taunya baru dibangun tahun lalu 2018” ucapnya.
“Saat ini kami juga beritahukan kepada para awak media, bahwa pejabat kepala desa kami ini, membiarkan aparat desa lain nya untuk korupsi, dimana dalam dana PKH, banyak masyarakat kami yang menerima, namun pejabat RT/ RW lah yang katanya harus mengambilnya, hingga dari setiap penerima dana itu akan dipotong hingga 250 ribu per kartu / penerima bantuan. Hal ini membuat kami sangat keberatan, dan sudah kami laporkan ke kades, namun tidak ditanggapi” kesalnya.
“Masih banyak pak yang sebenarnya kami beratkan dengan pejabat kepala desa kami saat ini, namun kami hanya masyarakat awam yang takut kepada penguasa, dan tak mengerti hukum dan tak tau mau melapor kemana” tambahnya.
Seorang yang dituakan maupun Tokoh Masyarakat Desa Suka Jaya juga menyayangkan kinerja Kades yang belakangan viral menjadi bahan ulasan masyarakat akan dugaan korupsi karena sampai saat ini SDM masyarakat setempat kurang paham akan teknis pelaksanaan DD dan takut berurusan dengan aparat penegak hukum.
“Bahwa memang masyarakat kami masih kurang paham pak, dan mereka gak mau ribet, takut berurusan dengan aparat penegak hukum, yang mana mereka juga takut dibenci pejabat sekarang walau dalam hatinya kepingin teriak akan kelakuan kades ini, hal inilah yang sangat dikuasai oleh kades kami, hingga dia bebas melakukan korupsi nya, sebab dulu juga pernah salah satu LSM dari Jakarta pernah kami dengar membuat surat ke pejabat kepolisian, dan kejaksaan, namun hingga saat ini tak ada realisasi bahkan penyelidikan terhadap kepala desa kami ini, kami tak tau apa sebab nya, biarlah nanti pasti ada yang akan bergerak sendiri, dan akan kami dukung ramai ramai, sebab kami sangat menginginkan pembangunan itu kami rasakan faedahnya” ujarnya. Dino’S
