Siantar | Indigonews – Pemilihan legislatif Kota Pematangsiantar sudah usai digelar untuk menentukan 30 anggota DPRD periode 2019 -2024, namun miris dan sangat disayangkan masyarakat menentukan pilihanya masih dominan mengacu money politik.
Seakan masyarakat kurang sadar betapa hancurnya kemajuan pembangunan atau peningkatan SDM Kota Pematangsiantar 5 tahun kedepan karena hak suara yang diberikan kepada Caleg karena serangan fajar.
Mungkin sebagian orang merasa bangga karena Caleg yang dipilihnya menang atau meraih suara banyak sehingga akan besar kemungkinan duduk di DPRD Kota Pematangsiantar, ada juga sebagian yang kecewa karena hasil Pilkada tidak memuaskan.
Mirisnya, Gakumdu maupun Bawaslu Kota Pematangsiantar seakan tutup mata atau terkesan tidak mampu melakukan pengawasan, sehingga para Caleg mampu bebas bagi bagi uang kepada masyarakat.
Ketua LSM Forum13 Indonesia, Syamp Siadari menyayangkan hasil Pileg 2019 Kota Pematangsiantar yang diduga terkesan akan menghasilkan para anggota legislator yang diantar oleh serangan fajar atau politik uang.
“Sangat kita sayangkan hasil Pileg 2019 diduga akan menghadilkan anggota DPRD yang diraih dari serangan fajar” ujarnya.
Kurangnya pendidikan politik bagi masyarakat dan tidak optimalnya sosialisasi dilakukan oleh Bawaslu maupun KPU sehingga masyarakat hanya berpedoman Wani Piro dalam menetapkan hak suaranya untuk memilih Caleg.
“Masyarakat diduga masih kurang dalam pendidikan politik sehingga menentukan pilihanya kepada Caleg yang berani bayar atau kerap disebut cair……” jelasnya.
Untuk 5 tahun kedepan, 30 Anggota DPRD Kota Pematangsiantar akan kurang respek atau kurang antusias untuk perjuangkan aspirasi rakyat karena merasa mereka duduk menjadi anggota DPRD hasil beli suara.
Anehnya, isue beredar ada juga seorang Caleg yang habis habisan melakukan serangan fajar bahkan sampai sampai menelan anggaran mencapai Rp. 2.000.000.000.- (Dua milair rupah) pantastis sungguh anggaran dikeluarkan bila banding dengan hasil gaji yang akan diperoleh 5 tahun kedepan.
“Inilah citra politik masyarakat saat ini masih kurang sadar akan hak suara sehingga pembangunan yang terprogram dan peningkatan SDM Kota Pematangsiantar akan terpuruk” sesal Syamp.
Syamp berharap, Masyarakat Kota Pematangsiantar lebih pintar dan maju dalam pemahaman politik dimana tahun 2020 mendatang akan memilih Walikota / Wakil Walikota Pematangsiantar.
“Cukup dan hentikan memilih karena Cair…..!!!!, mari kita pahami bahwa hak suara kita menentukan kemajuan pembanguna dan peningkatan SDM Kota Pematangsiantar, dimana tahun 2020 mendatang kita akan memilih Walikota / Wakil Walikota” tutupnya. Red02
Discussion about this post