Medan – Edy Rahmayadi selaku Gubernur Sumatera Utara memimpin rapat persiapan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Medan-Binjai-Deliserdang-Karo (Mebidangro) di Ruang Kerja Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro 30 Medan. Rapat melibatkan Pemerintah Kota Medan dan perusahaan dari Korea Selatan, Korea Rail Network Authority (KRNA) yang dulu membangun LRT Jakarta.
Gubernur mengapresiasi niat perwakilan KRNA yang mau membantu pembangunan di Sumut.
“Terima kasih niat baik dari bapak-bapak, saya ingin membangun LRT di Mebidangro, saya ingin nantinya pihak Pemerintah Korea Selatan bisa memberikan kepastian secara pasti, mengingat jumlah penduduk di kawasan Mebidangro sekitar 7 juta jiwa, sehingga bisa menjadi bahan perhitungan bisnis, jangan sempai pihak Pemprov Sumut atau Korea Selatan merasa ada yang dirugikan nantinya,” ucap Gubernur.
Setelah ada kepastian dari Korea Selatan, Edy Rahmayadi berharap tim KRNA bisa melebur dengan tim yang sudah ada di Sumut.
“Nantinya tim dari Korea Selatan bisa bergabung dengan tim yang ada di Indonesia. Setelah balik nanti (dari Korea), mari kita lihat langsung lokasi pembangunannya, intinya mari kita sama-sama bekerja, sembari mencari win win solution,” ujarnya.
Terakhir, sebelum meninggalkan ruangan rapat, Edy Rahmayadi berharap agar hubungan persaudaraan Korea Selatan dengan Sumut bisa semakin erat lewat kerja sama ini.
“Ke depanya mari kita jadikan pekerjaan ini sebagai alat mempererat persaudaraan kita, kalian belajar bahasa Indonesia kami pun akan mengenal budaya dari Korea Selatan,” harapnya.
Rencananya di tahun 2020 pengerjaan LRT sudah berjalan. Nantinya LRT Mebidangro akan beroperasi langsung dari stasiun pusat, yaitu Lapangan Merdeka Medan. Adapun pembangunan jalur baru yang akan diaktifkan kembali misalnya jalur Pancur Batu hingga Karo. Sisanya menggunakan jalur yang sudah beroperasi.
Walikota Medan Dzulmi Eldin menjelaskan bahwa proyek ini akan dibiayai Pemerintah Pusat dengan bantuan Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Kota Medan.
“Gagasan ini sudah lama ada, kita juga sudah merumuskan pola pendanaannya dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, semua biaya pembanguan LRT akan didanai oleh Pemerintah Pusat, namun ada biaya rolling stock yang menjadi kendala, dibutuhkan dana sekitar Rp2,2 Triliun, mungkin pihak KRNA yang mewakili Pemerintah Korea Selatan bersedia menjadi investornya,” ucapnya.
Jinbeck Lee, Managing Director Korea Raiload Technical Corporation mengatakan bahwa kerja sama ini telah lama dinantikan.
“Sudah bertahun tahun kami memeriksa proyek ini, kami ke sini untuk memastikan pelaksanaan pembangunan proyek ini. Usul apa pun dari pemerintah kami siap mendengarkan karena Indonesia sudah seperti saudara sendiri. Nanti setelah pulang ke Korea Selatan, akan kami sampaikan pada Pemerintah Korea Selatan untuk dapat membantu proyek pembangunan ini. Kita harus tukar pikiran agar pandangan kita sama sehingga proyek ini bisa terwujud menjadi nyata,” ucap Lee.
Turut hadir dalam rapat Asisten Pemerintahan Jumsadi Damanik, Kepala Dinas Perhubungan Sumut Abdul Haris Lubis, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Effendy Pohan, Kepala Dinas Pendidikan Arsyad Lubis dan Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution. Red01
Discussion about this post