Siak – Sempena pelayangan surat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 9 Juli 2019 pada sekelompok warga Kecamatan Kandis yang hingga kini masih berkutat dengan perjuangan untuk memperoleh hak ganti rugi dalam pembebasan lahan pengadaan jalan tol Pekanbaru Dumai, dengan isi surat bersifat pemberitahuan pemutusan hubungan hukum, para Warga mengagendakan hering dengan kehadiran oleh pihak BPN Siak pada Rabu, (28/08/’19) bertempat di Aula Gedung Kecamatan Kandis.
Giat yang diwacanakan sejak pagi itu terkait pembebasan lahan yang terkena pembangunan jalan tol serta 100 M kanan kiri jalan lintas tumpang tindih lahan Masyarakat dengan konsesi PT CPI itu batal digelar dikarenakan pihak BPN Siak sendiri tidak kunjung datang.
Tampak hadir dalam giat tersebut, H Irwan Kurniawan S SOS MM selaku Camat Kandis, Kapolsek Kandis melalui IPTU Yani Marjoni SH selaku Wakapolsek Kandis, Sekcam Kandis Said Irwan SE, Danramil Kandis melalui KOPDA C Sihotang, Para Lurah dan Penghulu se Kecamatan Kandis dan para warga berkisar puluhan jiwa.
“Saya pribadi dan kita semua yang hadir saat ini tentunya sangat menyayangkan tidak hadirnya pihak BPN Siak, untuk itu saya meminta kepada pihak Kecamatan Kandis untuk memberikan kepada kita photo copy Perda Tata Ruang Kecamatan Kandis,” ujar Medan Ribka warga Kandis yang hadir saat itu.
Salah seorang warga yang lahannya terkena pembebasan lahan untuk pengadaan jalan tol Pekanbaru Dumai yang juga berprofesi sebagai ketua RT 002 RW 007 dalam kesempatan itu meminta penjelasan dari Camat Kandis atas surat yang warga terima dari BPN Siak.
“Ini adalah surat dari pelaksana pengadaan tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan lampiran Daftar pelepasan hak objek pengadaan tanah dan prihal pemberitahuan pemutusan hukum terkait tumpang tindih lahan masyarakat dengan konsesi PT Chevron (BMN), Saya minta Bapak Camat Kandis untuk menjelaskan pada kami terkait surat ini,” papar Riska Purba.
Mendapatkan permintaan dari Warganya, Camat Irwan menuturkan bahwa hanya BPN yang berwenang memberikan jawaban atas pertanyaan warga.
“Tentunya Pihak Kecamatan atau saya sendiri tidak dapat menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari warga yang hadir sebab isi dari surat tersebut merupakan wewenang dari BPN Siak namun menyikapi hal ini, saya selaku pimpinan tertinggi di Kecamatan Kandis akan menyampaikan langsung pada Bupati Siak terkait penyampaian oleh warga pada hari ini,” ucap H Irwan.
Sementara itu, seorang Warga yang sedikit dituakan dalam kelompok tersebut meminta pada Camat Kandis untuk memfasilitasi pertemuan dengan Gubernur Riau.
“Kami ini punya surat dari BPN bahkan sertifikat, setiap tahunnya kami bayarkan pajak PBB nya dan kami sudah diwilayah itu sejak puluhan tahun yang silam jauh sebelum jalan tol masuk sehingga timbullah konflik atas pembebasan lahan Masyarakat ini. Saya minta pada Bapak Camat selaku orang tua kami disini untuk dapat memfasilitasi agar kami dapat bertemu dengan Bapak Gubernur Riau,” ungkap Nunut Beny Siregar.
Sebagaimana diketahui, KM 82 Kelurahan Kandis Kota yang kini dikuasai oleh puluhan kepala keluarga terancam tidak mendapatkan hak ganti rugi atas pembebasan lahan untuk pengadaan jalan tol Pekanbaru Dumai dengan asal permasalahan adanya SK Gubernur Riau pada tahun 1959 yang kemudian diperpanjang pada tahun 1999 yang menyebutkan bahwa sepanjang jalan lintas Pekanbaru Dumai 100 Meter kanan dan kiri merupakan tanah PT CPI.
Kapolsek Kandis sendiri melalui, IPTU Yani Marjoni dalam kesempatan itu meminta agar Masyarakat luas Kecamatan Kandis untuk tetap dan bersama menjaga suasana Kamtibmas.
“Setiap permasalahan pasti ada pemecahannya, untuk itu kami selaku pihak kepolisian meminta kepada Masyarakat agar sama-sama menjaga keamanan. Kami juga mendukung dan akan mendorong Camat Kandis agar memfasilitasi pertemuan antara warga dengan Gubernur Riau,” ujar Wakapolsek Kandis. Puji Efendi
Discussion about this post