Depok – Kementerian Pertanian terus berupaya untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam memberikan pelayanan publik, oleh karena itu pelayanan publik di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) selalu diupayakan cepat, tepat, akurat, akuntabel, dan aman.
Hal itu disampaikan Sekretaris Ditjen PKH, Nasrullah mewakili Dirjen PKH pada acara Sosialisasi Layanan Rekomenasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, utamanya Sistem Pelaporan Realisasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak, serta Pelaporan Realisasi Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi di Depok, Selasa (27/8/2019).
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh pemangku kepentingan terkait dari pemerintah dan juga pelaku usaha pemohon jasa perizinan/ rekomendasi bidang PKH tersebut, Nasrullah menyampaikan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, maka sejak tahun 2017 sebanyak 23 jenis layanan di Ditjen PKH sudah diproses secara online, 20 (dua puluh) jenis layanan diantaranya melalui sistem yang dibangun yaitu aplikasi SIMREK PKH dan 3 (tiga) jenis layanan melalui aplikasi SIMPEL Kementan.
“Sesuai kesepakatan, Surat Persetujuan/ Sertifikasi/ Rekomendasi yang semula diambil secara langsung melalui loket layanan rekomendasi, mulai tanggal 1 Maret 2018 sudah dapat dicetak langsung (paperless) oleh pelaku usaha melalui aplikasi SIMREK PKH,” jelas Nasrullah.
Lanjut Nasrulah menambahkan bahwa proses permohonan pemasukan dan pengeluaran benih dan/atau bibit ternak serta pengeluaran ruminansia kecil dan babi yang pada awalnya dilakukan secara semi online melalui aplikasi SIMPEL Kementan, selanjutnya mulai tanggal 1 November 2018 diproses secara full online melalui aplikasi SIMREK PKH.
“Komoditas yang sudah berjalan sistem pelaporannya adalah komoditas bahan pakan asal hewan serta komoditas karkas, daging, jeroan dan olahannya, sementara komoditas lainnya akan segera diluncurkan karena masih dalam proses pengembangan,” ungkap Nasrullah.
Menurutnya, tujuan dikembangkannya sistem pelaporan ini adalah untuk dapat memberikan informasi data realisasi pemasukan, penyimpanan dan pemutasian dengan cepat dan akurat. Data realisasi ekspor impor yang valid dari rekomendasi yang telah diterbitkan merupakan bahan untuk pengambilan kebijakan.
Nasrullah juga menyampaikan bahwa Pemerintah mendorong dan berupaya dalam memberikan prioritas kepada pelaku usaha bidang ekspor untuk kemudahan dan kecepatan proses permohonan rekomendasinya.
“Khusus untuk pelaku usaha bidang ekspor, pemerintah akan sepenuhnya mendorong dan berupaya memberikan prioritas kepada pelaku usaha bidang ekspor untuk kemudahan dan kecepatan proses permohonan rekomendasinya,” ucapnya.
Lebih lanjut Nasrullah mengingatkan bahwa efisiensi dan kecepatan proses pelayanan rekomendasi baik ekspor maupun impor ditentukan juga oleh pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan, baik adminsitrasi maupun teknis.
“Saya meminta pengguna jasa layanan memastikan pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan, misalnya data yang diisikan pada sistem aplikasi sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan” pungkasnya. Elma
Discussion about this post