Pematangsiantar – Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016, Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT), terbentuklah Badan Otorita yang bertujuan untuk pengembangan pariwisata di Danau Toba, Selasa (17/9/2019).
Menurut penelusuran Institute Law And Justice atau yang sering dikenal dengan singkatan ILAJ, bahwa Badan Otorita yang dibentuk, sudah berdiri selama 3 (Tiga) Tahun belum memberikan dampak apapun terhadap kemajuan pariwisata Danau Toba.
“Kita dari ILAJ sudah beberapa kali melakukan survei kepada mayarakat yang tinggal disekitaran Danau Toba, mayoritas mereka berpendapat, bahwa kemajuan dan pembenahan pariwisata ini masih lebih di dominasi oleh kesadaran masyarakat setempat dengan alasan perbaikan perekonomian mereka” terang Fawer Full Fander Sihite Ketua ILAJ.
Beberapa contoh yang telah dilakukan sendiri oleh masyarakat seperti, berjualan, membenahi tepi pantai, belajar bahasa asing dan yang lainnya, hal tersebut merupakan contoh konkrit yang telah dilakukan oleh masyarakat.
Lalu apa yang sudah dilakukan oleh Bada Otorita itu?
“Masih jelas dalam ingatan kita masing-masing peristiwa Warga Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasamosir (Tobasa) menghadang alat besar yang masuk ke desanya. Alat besar tersebut rencannya digunakan untuk membangun jalan dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batusilali sepanjang 1.900 meter dan lebar 18 meter.” pungkas Alumni Pascasarja Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta itu.
The Nomadic Kaldera Toba Escape adalah pengembangan potensi wisata Danau Toba yang menjadi proyek Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT).
“Warga desa menuding proyek tersebut merampas tanah rakyat. Alat berat tersebut dianggap menggilas tanah dan hutan mereka. Aksi 100 warga desa tersebut didampingi Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Massa yang didominasi kaum ibu itu bahkan melakukan aksi buka baju. Mereka histeris dan bentrokan antara warga dan aparat pun terjadi. Seorang staf KSPPM dipukul aparat dan luka di bagian mata, apa ini yang dimaksud pembangunan Pariwisata Danau Toba?” ungkapnya dengan kesal.
Oleh karena itu ILAJ menilai kehadiran Badan Otorita ini sudah tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat. Sebaiknya Presiden Jokowi mencabut Perpres 49 Tahun 2016 Tentang BOPKPDT agar konflik horizontal dan Konflik pertanahan ditengan masyarat tidak semakin meningkat eskalasinya.
“Dan jika Presiden Jokowi serius dalam pengembangan Pariwisata Danau Toba, sangat dimungkinkan tidak harus mendirikan Badan Otorita, masih banyak elemen pemerintahan yang bisa digunakan untuk menyentuh hal tersebut” tutupnya. Red01
Discussion about this post