Tasikmalaya – Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) yang merupakan wadah para aktivis Penggiat anti korupsi juga penggiat penegakkan supremasi hukum di Indonesia menyikapi adanya dugaan permasalahan pada Proyek Pembangunan Rusun Jabar- 3 yang berlokasi di Unsil Tasikmalaya.
Ada beberapa hal yang saat ini sedang disoroti oleh ARM terkait permasalahan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum ARM, Furqon Mujahid Bangun yang akrab disapa Bang Jahid melalui sambungan telpon, Rabu (18/9/2019).
Bagaimana jika pemilik rumah tidak memenuhi kewajiban persyaratan pembangunan rumah termasuk memiliki IMB? Pemilik rumah dalam hal ini dapat dikenai sanksi administratif dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan bangunan gedung (Pasal 115 ayat [1] PP 36/2005). Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran (Pasal 115 ayat [2] PP 36/2005).
Selain sanksi administratif, pemilik bangunan juga dapat dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun (Pasal 45 ayat [2] UUBG). Hal ini diungkap dan disampaikan oleh Bang Jahid dengan nada keras.
Masih menurut Bang Jahid, seharusnya proyek pembangunan dengan menggunakan anggaran dari negara bisa dijadikan contoh oleh masyarakat dari segala aspek juga persyaratannya. Mulai dari AMDAL, ijin Lingkungan, Ijin Mendirikan Bangunan dan persyaratan lainnya yang dibutuhkan untuk sebuah proyek pembangunan.
“Baik itu yang menggunakan anggaran pribadi/swasta maupun yang menggunakan Anggaran Pemerintah. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka penegak hukum maupun lembaga dan institusi terkait bisa memberikan sanksi terhadap pembangunan gedung tersebut baik sanksi administrasi maupun sanksi lainnya hingga pembongkaran sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kami dari ARM akan mendesak kepada institusi terkait agar segera memberikan sanksi terhadap Kontraktor yang melanggar aturan tersebut dengan sanksi Blacklist terhadap perusahaan tersebut” jelasnya.
Kemudian, bagaimana jika bangunan tersebut sudah terlanjur berdiri tetapi belum memiliki IMB? Berdasarkan Pasal 48 ayat (3) UUBG disebutkan bahwa:
“Bangunan gedung yang telah berdiri, tetapi belum memiliki izin mendirikan bangunan pada saat undang-undang ini diberlakukan, untuk memperoleh izin mendirikan bangunan harus mendapatkan sertifikat laik fungsi berdasarkan ketentuan undang-undang ini.” jelas bang jahid lebih lanjut.
Jadi, kewajiban untuk melengkapi setiap pembangunan rumah dengan IMB berlaku kepada setiap orang, dan tidak ada pengecualian. Memang dalam pratiknya, pelaksanaan kewajiban untuk melengkapi pembangunan rumah dengan IMB berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dan juga penegakan hukum dari pihak pemerintah daerah.
“Dan saya juga menilai bahwa Pagu Anggaran yang digelontorkan melalui APBN sebesar hampir Rp.13 Milyar itu sangat riskan terjadi penyelewengan dan tidak sesuai dengan speck yang seharusnya. Artinya harus ada pendampingan dari TP4D agar anggaran sebesar itu bisa terkontrol pengalokasian dan peruntukkannya. Dan ARM berjanji akan tetap melakukan monitoring secara eksternal atas proyek tersebut, jika ditemukan dugaan penyelewengan atau pun penyimpangan maka kami tak segan membawa temuan tersevut ke ranah hukum” tutupnya. Lamhot Siadari
Discussion about this post