Siak – Isu hangat tentang adanya dugaan proyek fiktif di Kampung / Desa Samsam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak tentunya masih terngiang diingatan seluruh Masyarakat luas Kabupaten Siak khususnya Warga Kecamatan Kandis, dimana atas dugaan itu Penghulu Kampung / Kepala Desa (Kades.red) Samsam telah resmi dilaporkan oleh Lembaga Lidik Kasus ke Polda Riau tertanggal 7 September lalu. Hingga saat ini belum ada perkembangan terbaru atas laporan tersebut, namun dugaan teranyar kembali menerpa sang Penghulu, dimana Penghulu Kampung Samsam dituding mengangkangi UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Hal ini mencuat ketika Anggota DPP Lembaga Gerakan Anti Korupsi Republik Indonesia (GAK RI), Jonsen Tampubolon melaporkan Penghulu Kampung Samsam, Azam Munte, ke Tipikor Siak, Senin (23/9/2019).
“Ada beberapa item yang menjadi dasar kami sebagai penyampaian laporan atas Penghulu Kampung Samsam, Azam Munte, diantaranya yaitu adanya indikasi diabaikannya UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara,” ungkap Jonsen Tampubolon.
Masih menurut Jonsen Tampubolon, dimana Beliau juga merupakan Anggota BPD dari Kampung Samsam sendiri.
“Apa yang dilakukan Penghulu Kampung Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sudah sangat merugikan keuangan negara. Contoh kecilnya, suatu proyek Drainase yang beralamat di Simpang Talas RT 02 RK 07, sumber dana desa APBN dengan volume 125 M x 0,6 M x 0,8 M, tertulis dipapan plang proyek menelan biaya pelaksanaan sebesar Rp 122.910.299; tetapi Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK hanya menerima sebesar Rp 80juta kotor alias belum dipotong pajak,” tutur Jonsen Tampubolon yang menurutnya masih banyak kejanggalan lainnya yang telah disertakan dalam pelaporan dihari itu.
Pelaporan oleh Anggota DPP GAK RI Jonsen Tampubolon dibenarkan oleh Tipikor Polres Siak, AKP M Faizal Ramzani SH SIK melalui Kanit Tipikor Polres Siak, IPDA Resi Omlia SH MH.
“Laporan kami terima, secepatnya akan kami tindaklanjuti bersaman dengan laporan adanya dugaan proyek fiktif di Kampung Samsam. Untuk dugaan proyek fiktif sebenarnya pelaporan di Polda Riau tetapi dilimpahkan pada Tipikor Polres Siak,” ujarnya.
Ditempat terpisah, Beni Yarbet SH selaku Kasi Intel Kejari Siak saat ditemui diruangannya menuturkan bahwa tidak tertutup kemungkinan akan berperan serta dalam penyelidikan bila memang diperlukan terlepas setiap pelaksanaan proyek di Kampung Kampung selalu dalam pengawasan TP4D.
“Adanya TP4D yang berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan setiap proyek yang ada di Kampung-Kampung tidak lantas menjadikan TP4D sendiri sebagai Bamper para Penghulu. Bila ada pelaporan seperti ini, Kami siap membantu bila memang diperlukan. Namun ini laporannya ke Tipikor Siak, tentu kami tidak ingin melangkah lebih jauh tanpa adanya koordinasi,” tuturnya. Puji Efendi
Discussion about this post