IGNews | Jakarta – Lebih kurang 300 orang massa yang mengatasnamakan dari Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Pilar Kesejahteraan Rakyat Nasional (LSM PKR-N) dan Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan (AMPK) melakukan aksi di Istana Negara terkait masalah ganti rugi tanah/lahan masyarakat yang di jadikan pembangunan jalan tol dan pembangunan pintu tol di Dusun Kandis Godang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Rabu (4/12/2019).
“Ratusan massa tersebut menuntut suatu keadilan terhadap pemerintah pusat kepada Presiden Republik Indonesia yang mana selama ini pemerintah Provinsi Riau dianggap tidak peduli yang terjadi terhadap masyarakat Kandis terkait ganti rugi jalan Tol Pekanbaru-Dumai yang sudah lama sampai saat ini tidak ada penyelesaianya,” ungkap Mukmin selaku Kordinator aksi.
“Harus bagaimana lagi yang harus dilakukan, Masyarakat sudah berbagai macam cara dilakukan. Bahkan sudah disampaikan ke DPRD Siak, DPRD Provinsi bahkan ke Gubernur namun apa yang didapat masyarakat hanya cerita bohong belaka, terkesan pemerintah tidak perduli terhadap masyarakatnya, maka kami menuntut dan melakukan aksi di depan Istana agar bapak Presiden mendengar,” tambahnya.
Dalam menggelar orasi, ratusan massa itu menyampaikan tuntutan berupa permintaan Kepada Bapak Jokowi untuk menggunakan Hak Proregatif sebagai Presiden RI mengenai harga yang sebenarnya atas ganti rugi lahan masyarakat yang dijadikan pembangunan jalan tol dan pembangunan pintu tol di Dusun Kandis Godang Kelurahan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau, Mempertanyakan apa alasan menteri PUPR membayar ganti rugi lahan masyarakat Dusun Kandis Godang Kelurahan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan harga sebagian masyarakat tidak terima dan ada yang benar-benar tidak dibayarkan sedangkan pembangunan tersebut guna untuk bisnis antara pemerintah dengan pihak swasta, Meminta kepada Bapak Jokowi atas pembangunan jalan tol jangan sampai merugikan masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan tersebut kalau memang tujuan pembangunan jalan tol untuk kesejahteraan/ memperlancar roda perekonomian.
“Ada 3 poin inti yang hendak kami sampaikan pada kesempatan itu, yang terutama permintaan agar Pak Presiden RI menggunakan hak proregatif terkait harga ganti rugi yang beragam walau satu hamparan,” sebut Mukmin.
Beberapa dari Masyarakat yang tanah/lahanya terkena ganti rugi yang turut hadir diaksi ini meminta untuk bisa bertemu dengan bapak Presiden Ir. Joko Widodo, untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung.
Syahrizal Pane sendiri selaku Sekjen DPW LSM PKR-N Riau menyampaikan sangat menyayangkan atas sikap Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Siak, serta DPRD Provinsi yang terkesan tutup mata atas persoalan ini.
“Sebab persoalan ini sudah lama dan pernah disampaikan kepada Gubernur, dan Ke DPRD Provinsi Riau pada bulan November tahun 2018, dengan tidak ada jawaban maka kami buat aksi ini di depan Istana Negara dengan harapan bapak Presiden Ir. Joko Widodo mendengar jeritan hati kami dan dapat menyelesaikanya sesuai dengan program beliau terkait Ganti Untung dan bukan Ganti Rugi” tegasnya. Puji Efendi
Discussion about this post