IGNews | Pesibar – Hingga hari terakhir pendaftaran panitia pemilihan kecamatan (PPK) Pesisir Barat, pekan lalu, jumlah yang mendaftarkan mencapai 263 orang. Bawaslu setempat menemukan lima pendaftar yang terindikasi terlibat partai politik.
Kelima pendaftar PPK tersebut telah dilaporkan Bawaslu ke KPU. Mereka adalah satu orang dari Kecamatan Bangkunat, satu dari Kecamatan Way Krui, dua dari Kecamatan Pesisir Selatan, dan satu dari Kecamatan Pulau Pisang.
“Sudah kami sampaikan ke KPU dan akan kami baca dan terus ikuti semua pendaftar. Seperti pas penutupan pendaftar PPK, nama-nama mereka dari tiap kecamatan langsung kami share kepada panwascam untuk dipelajari dan diketahui track record-nya” kata Ketua Bawaslu Pesisir Barat, Irwansyah saat ditemui di kantornya, Senin (27/1/2020).
Sebab, meskipun sudah jadi dan dilantik, bisa saja dilakukan PAW kalau terbukti melanggar aturan. Bukan hanya untuk PPK, namun petugas turunannya ke bawah seperti PPS dan seterusnya. Demikian pula bukan hanya panwascam tetapi turunannya ke bawah di tingkat pekon.
“Kalau ada laporan dan datanya memang valid seperti terlibat parpol dan sebagainya sesuai syarat aturan yang ada, tentunya bisa di-PAW” jelasnya.
Dia menambahkan dalam perekrutan PPK pihaknya melakukan pengawasan melekat. Pihaknya juga sudah menginstruksikan kepada panwascam mengawasi, menilai, dan men-share orang-orang yang mendaftar PPK dan yang sudah mengembalikan berkas.
“Apakah ada yang terlibat parpol, menjabat dua periode atau terikat dalam perkawinan. Kami juga sudah melayangkan surat ke KPU terkait pelamar yang terindikasi di parpol. KPU juga mungkin akan membuka sipol nama-nama dimaksud terdaftar di situ atau tidak” tambahnya.
Pihaknya terus mengamati, mengawasi, dan membaca track record pendaftar apakah sesuai syarat dan regulasi yang ada atau tidak.
“Kalaupun misalkan ada seseorang lolos CAT dan tes wawancara, ternyata ditemukan terindikasi melanggar aturan, tentu kami pelajari dan laporkan ke KPU. KPU yang menindaklanjuti dan memberikan penindakan” ujarnya.
Pihaknya memastikan akan mengawal perekrutan PPK. Kalaupun nantinya laporan yang disampaikan Bawaslu dengan data valid adanya nama calon PPK yang melanggar aturan tersebut kepada KPU dan tetap meloloskan, pihaknya akan memanggil KPU untuk dimintai klarifikasi dan keterangan.
“Apakah kesengajaan atau memang tidak terbukti indikasi itu. Kalau ternyata KPU memang sengaja meloloskan PPK padahal tidak memenuhi syarat, tentu akan kami laporkan ke DKPP karena itu terkait kode etik” tutupnya.
Discussion about this post