IGNews | Medan – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Labuhanbatu Utara (AMM Labura) kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumut. Jl. Sisingamangaraja Km.10,5 Medan. Terkait kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH), Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) Labura Tahun 2013 – 2015, Jumat (31/1/20202).
Dalam orasinya, Koordinator Aksi Henri Sitorus menyampaikan apresiasinya kepada Kapolda Sumatera Utara yang sudah berhasil menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus korupsi DBH, PBB Labura. Dan mendesak Polda Sumut untuk segera melakukan pemanggilan paksa dan penangkapan terhadap 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut.
“Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolda Sumatera Utara yang sudah berhasil menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus korupsi DBH, PBB Labura. Untuk itu kami meminta Polda Sumut segera melakukan pemanggilan paksa dan segera melakukan penangkapan terhadap 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut” ungkap Henri.
Dimana 2 dari 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut saat ini masih mempunyai jabatan struktural di lingkungan pemerintahan.
“Kami khawatir apa bila Kapolda Sumatera Utara tidak segera melakukan penangkapan maka tersangka tersebut akan kembali melakukan perbuatannya. Demi tercapainya hukum yang yang berkeadilan agar tidak terkesan bagi masyarakat Labura adanya pembiaran dalam kasus ini” tambah Henri.
Sukri Sholeh selaku Masyarakat Labura penggiat anti korupsi dan sekaligus Sekretaris PW. HIMMAH Sumut dalam orasinya meminta Polda Sumut untuk segera menetapkan Bupati Labura Khairuddin Syah SE sebagai tersangka dugaan korupsi DBH, PBB Labura dari Tahun 2013-2015. Karena yang membuat keputusan atau peraturan dalam penerimaan DBH tersebut adalah hasil dari keputusan Bupati.
“Kami meminta Kapolda Sumatera Utara untuk segera menetapkan Bupati Labura Khairuddin Syah sebagai tersangka korupsi, dimana dalam penerimaan DBH tersebut didasari dari hasil keputusan atau peraturan yang dibuat oleh Bupati. Hal tersebut sudah sangat jelas karena orang yang paling bertanggungjawab atas dana tersebut adalah Bupati. Dan kami menduga Bupati yang paling banyak menikmati hasil korupsi tersebut” ungkap Sukri.
“Untuk itu kami meminta Kapolda Sumut jangan tebang pilih dalam menetapkan tersangka kasus korupsi DBH, PBB Labura. Karena sesuai dengan slogan Bapak Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin, MSi “Tidak Ada Tempat Bagi Penjahat Di Sumut” tambah Sukri.
Setelah massa melakukan orasi satu jam lebih, perwakilan Humas Polda Sumut, Sari Khairani melakukan mediasi dengan massa aksi dan membawa perwakilan massa langsung menuju Kantor Ditreskrimsus Polda Sumut.
Perwakilan massa langsung disambut oleh Kanit I H. Sihombing dan Penyidik Tipikor M. Sitepu. Dengan mengucapkan terimakasih atas kedatangan perwakilan massa di kantornya.
“Terimakasih kepada adik-adik dari perwakilan massa aksi yang datang kemari dengan tetap mengawal kasus korupsi DBH, PBB Labura. Dan mohon disampaikan kepada masyarakat Labura bahwa kami sangat serius dalam menangani kasus ini” ungkap Hongkop Sihombing SH.
“Aksi unjuk rasa yang adik adik lakukan ini adalah merupakan dukungan serta mengawal kasus ini sampai selesai. Dimana kami masih berupaya melakukan penyelidikan untuk menetapkan Bupati Labura sebagai tersangka, walaupun Bupati Labura yang katanya sudah mengembalikan Uang dugaan korupsi tersebut bukan berarti menghilangkan Pidana” tambah H. Sihombing.
Penyidik Tipikor M. Sitepu juga menambahkan bahwa 3 orang tersangka tersebut sudah dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali, dimana pemanggilan pertama tidak dihadiri dan selanjutnya pemanggilan kedua para tersangka melakukan gugatan Praperadilan di PN Medan.
“Untuk itu mari sama sama kita berdoa agar gugatan Praperadilan tersebut ditolak oleh PN Medan. Karena apa bila Praperadilan nya diterima makan kami dari Penyidik akan mengulangi kembali proses penyelidikannya” ucapnya. Red01
Discussion about this post