IGNews | Toba – Seputar dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Toba yang sumber dana dari BOK, Evaluasi Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan (EPSPK) dan Pelayanan Persalinan Bagi Ibu Hamil menuai perbincangan dimasyarakat, pasalnya pihak LSM IP2BN menyurati Dinas terkait seputar dugaan penyimpangan pada sejumlah kegiatan, namun sampai saat ini pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) belum menyampaikan jawaban atas surat LSM IP2 Baja Nusantara.
Menanggapi hal itu, Sekretaris LSM IP2BN, Edison Marpaung mengatakan kepada Indigonews mengatakan masih tetap menunggu jawaban atas keterbukaan informasi publik dari Dinkes Toba.
“Kita menyurati pihak Dinas Kesehatan atas ada indikasi korupsi pada sejumlah kegiatan, namun kita masih menunggu hasil jawaban dari Dinaesehatan Kabupaten Toba, kalau tidak salah kita menunggu batas waktu 2 hari lagi batas jawaban surat tersebut dan selanjutnya akan kita sampaikan pada pihak Kejaksaan apabila tidak ada jawaban dari dinas terkait” jelas Edison.
Pada TA 2019 Dinas Kesehatan Tobasa mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.952.053.410 dengan rincian yakni, Bantuan operasional Kesehatan Puskesmas Rp 13.409.000.000, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Rp 1.914.000.000, Evaluasi Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Rp 3.065.220.000 kemudian, Pelayanan Persalinan Bagi Ibu Hamil Rp 1.855.000.000 dan lainya.
“Banyak rincian kegiatan pada anggaran kegiatan dari ketiga sumber dana, namun kita meminta kepada dinas kesehatan melalui surat yang kita sampaikan, namun sampai saat ini belum ada jawaban, bahkan kita akan segera menyampaikan pada pihak Kejaksaan” tegas Edison Marpaung.
“Kita juga akan mengungkap masalah dugaan penyimpangan pada anggaran dana Kapitasi BPJS pada setiap Puskesmas, dimana adanya kegiatan pengadaan obat yanh tidak realisasi atau dapat disebut piktif dan bahkan pemotongan atau pengutipan Jasa Tenaga Medis walaupun penyalurannya melalui rekening para tenaga medis, jadi satu satu kita ungkap penyimpangan ini” jelas Edison.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Dinas Kesehatan Toba, Siti Nurya Sirait saat dikonfirmasi mengatakan sebenarnya sudah menerbitkan jawaban surat LSM IP2BN.
“Kita telah membuat jawaban atas surat IP2 Baja Nusantara, namun Bapak (Kadis) belum menyetujui atau pemberian jawaban atas surat tersebut, padahal kita sudah kordinasi dengan pihak PPID Kominfo sesuai petunjuk dari Bapak sebelumnya, entah apa kendalanya Bapak belum menyetujuan jawabamn atas surat LSM IP2 Baka Nusantara” terang Siti. Freddy Hutasoit
Discussion about this post