IGNews | Toba – Tugas Pokok Perum Jasa Tirta (PJT) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010, PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. UU Nomor 11 Tahun 1974 diberlakukan kembali setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan memberlakukan kembali UU Nomor 11 Tahun 1974.
“Berdasarkan pada regulasi regulasi tersebut, tugas pokok dan tanggung jawab Perusahaan adalah sebagai pengusahaan sumber Daya Air (SDA) pada wilayah wilayah kerja yang meliputi rangka pemanfaatan SDA permukaan oleh pengguna, pemberian jaminan pelayanan SDA kepada pengguna melalui pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan prasarana SDA yang memberikan manfaat langsung serta pemberian pertimbangan teknis dan saran kepada pengelola SDA yang diberikan wewenang untuk penyiapan rekomendasi teknis untuk Pengusahaan SDA” ungkap Ir Djonggi I Napitupulu selaku Direktur Eksekutif LSM IP2 Baja Nusantara kepada Indigonews, Senin (13/4/2020) di Porsea.
Bukan hanya itu, melaksanakan sebagian tugas dan tanggungjawab Pemerintah di bidang pengelolaan SDA yang meliputi pelaksanaan operasi atas prasarana SDA yang telah diserah operasikan kepada Perusahaan juga sebagi tugas pokok Perum Jasa Tirta (PJT), bahkan melaksanaan pemeliharaan preventif yang meliputi pemeliharaan rutin, berkala dan perbaikan kecil prasarana SDA yang telah diserah operasikan kepada PJT, juga membantu Pemerintah menjaga dan mengamankan sumber air dan prasarana SDA untuk mempertahankan kelestariannya sesuai dengan kemampuan Perusahaan BUMN PJT .
“Namun apa hasilnya yang kita lihat secara realita di lapangan atau lokasi, bahkan hanya pengerukan pasir yang diperkuat selama ini, dengan tujuan hanya untuk memperkaya diri dan maupun kelompok” kesalnya.
“Mulai dari Tahun 2014 – 2020, setelah pihak PT Inalum menyerahkan pengerukan aliran sungai dari Danau Toba kepada pihak Badjra Daya Sentra Nusa Dan Perum Jasa Tirta, sebanyak 130 Spoil Bank Pasir seharusnya sudah sudah penuh. Akan tetapi, Spoil Bank pasir hanya nampak tinggal 4 Spoil Bank pasir, sisanya entah kemana, apakah sudah menjadi berubah fisik menjadi Harley Davidson, Fortuner, Alphard atau puluhan hektar lahan milik sekelompok atau pribadi ?” tanya Djonggi dengan muka geram, sambil melengkapi berkas tambahan atas laporan kesalah satu Instusi Penegak Hukum di Pusat.
“Saya percaya, indikasi memperkaya diri dari kedua perusahaan ini tentu ada dan sangat jelas ada, dimana hasil penjualan pasir selama enam (6) Tahun ini beroperasi tidak diketahui keberadaannya, sementara fisik tidak nampak lagi di beberapa Spoil Bank pasir. Dan saya percaya, hasil penjualan pasir kerukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok” tegas Djonggi menutup perbincangan.
Menanggapi hal itu, Maneger Humas Badjra Daya Sentra Nusa dan Perum Jasa Tirta, Zevrin Alam Harahap saat dikonfirmasi melalui WhatsAppnya seputar mempertanyakaan Perum Jasa Tirta diberi tugas pokok yang meliputi apa dan apakah juga ikut tugas pokok memperkaya sekelompok atau pribadi namun tidak bersedia memberikan informasi yang berimbang.
Demikian juga Anggota Humas Badjra Daya Sentra Nusa dan Perum Jasa Tirta Maruli Simanjuntak juga ikut bungkam saat di pertanyakan Perum Jasa Tirta diberi tugas pokok yang meliputi apa, apakah juga ikut tugas pokok memperkaya sekelompok atau pribadi. Freddy Hutasoit
Discussion about this post