Upah Tak Dibayar, 14 Buruh Proyek UNSIL Akan Melapor ke Polresta Tasikmalaya

Rektor UNSIL, Permana ; Silahkan itu hak masyarakat jika ingin melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian.

IGNews | Tasikmalaya – Para pekerja (buruh) pembangunan proyek rusunawa yang berada di lokasi Universitas Siliwangi (UNSIL) rencananya akan melapor ke Polresta Tasikmalaya, Namun sebelum melaporkan kasus ini, berharap Walikota Tasikmalaya, Budi Budiman bisa membantu mereka agar hak mereka segera di bayar oleh pihak yang seharusnya melakukan pembayaran maupun oleh pihak yang terkait, adapun pelaporan tersebut atas dasar tidak di bayarnya upah mereka lebih kurang sekitar Rp. 40.000.000, Senin (20/4/2020).

Apapun ceritanya 14 buruh hanya menuntut hak haknya untuk segera dibayar sesuai perhitungan yang telah di rangkum dalam kertas, masalah tidak di bayarnya upah 14 orang tersebut sudah pernah berulang kali dijanjikan akan di bayar dengan difasilitasi beberapa orang ternama di Tasikmalaya Kota namun hanya pepesan kosong wacana dan wacana hanya buang buang waktu.

Sore harinya para pekerja tersebut mendapat kabar bahwa malam Minggu (18/4) silam akan ada pembayaran, mereka pun bersemangat datang kelokasi pembangunan ternyata sesampainya disana terlihat hanya orang orang yang tidak punya kapasitas dan malah menyebutkan bahwa pengajuan para pekerja tersebut ada yang fiktif.

Sangat disayangkan salah seorang oknum melontarkan perkataan fiktif, seolah olah pernyataan tersebut memojokkan masyarakat yang menuntut hak pembayaran upah bekerja, sudah jelas jelas berlarut larut dan tidak dibayar upah 14 orang masyarakat ini walaupun ada selisih itu bisa disesuaikan dengan catatan yang ada pada pihak yang memang berkewajiban untuk membayar, jangan menakut nakuti masyarakat tersebut hanya menuntut haknya supaya dibayar. Mereka hanya butuh upah mereka segera dibayar, Jangan di politisir kasian masyarakat ini apalagi di situasi Covid- 19 seperti sekarang.

Perlu di catat dulu juga salah satu proyek pembangunan UNSIL ini bermasalah dan sempat di permaslahan kan terkait Ijin Membangun Bangunan (IMB) serta sempat di segel Pemkot Tasikmalaya Melalui Satpol PP, seharusnya proyek pemerintah ini memberikan contoh yang baik pada masyarakat, diharapkan baik Pemerintah Daerah maupun Provinsi serta Pemerintahan Pusat cepat respon terutama PPK ataupun Konsultan Pengawas dapat menyelesaikan permasalahan permasalahan ini dan jika hal ini tidak dapat segera di selesaikan maka tidak menutup kemungkinan Pelaksana proyek atau PT pemenang tender harus di blacklist.

“Jangan lagi ada orang yangtidak punya kapasitas melakukan pembayaran ikut ikutan nimbrung nanti bisa terbawa suasana emosi” jelas salah seorang Buruh. Lamot’S