IGNews | Simalungun – Dua periode kepemimpinan Bupati Simlaungun, Dr. JR Saragih SH,MM seakan hanya meninggalkan derita bagi masyarakat beberapa Nagori di Kecamatan Panei, Kecamatan Dolok Masagal dan Kecamatan Dolok Pardamean karena selama itu juga masyarakat harus rela melintasi jalan yang bak kumbangan kerbau.
Bahkan akhir Tahun 2018 silam masyarakat beberapa Nagori yang keseharianya melintasi jalan rusak melakukan aksi demo ke kantor Bupati dan DPRD Simalungun di Pamatang Raya, tetapi tidak ada hasil yang memuaskan bukanya ada perbaikan maupun sekedar tambal sulam pada bahu jalan mulai Simpang Raya – Tigaras.
Pertengahan Tahun 2019 masyarakat merasa senang atas adanya berita bahwa telah adanya anggaran untuk peningkatan jalan mulai dari Simpang Raya sampai keperempatan Sipittuangin Kecamatan Dolok Pardamean namun rasa kecewa dan apatis kembali dirasakan masyarakat tanpa alasan yang pasti malah Proyek miliaran tersebut dialihkan untuk perbaikan jalan Sidamanik mulai perbatasan Kota Pematangsiantar sampai ke perempatan Gorbus.
Tragis saat ini kondisi jalan sudah sangat rusak fatal, bahkan hampir tidak bisa dilalui roda 4 tetapi Pemerintah Kabupaten Simalungun seakan tidak peduli akan kondisi tersebut, bahkan yang lebih memprihatinkan saat turun hujan bahu jalan bak aliran sungai dan lautan.
Seiring waktu harapan masyarakat juga kembali hampa, iming iming akan diupayakan perbaikan jalan oleh salah seorang anggota DPRD kini pupus akibat pandemi Covid- 19, dimana Pemerintah tidak memfokuskan anggaran APBN, APBD TK I maupun TK II untuk pembangunan infrastruktur.
Kerancuan pun semakin membuat masyarakat merasa hampa, dimana status jalan mulai titik Simpang Raya Kecamatan Panei sampai ke Tigaras Kecamatan Dolok Pardamean disinyalir belum adanya penyerahan secara Pemerintahan resmi dari Kabupaten Simalungun ke Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
Dengan status yang terkatung katung tanpa alasan pasti Bupati Simalungun tidak meyerahkan secara sah jalan tersebut ke Pemprov Sumut menjadi ketidak adaan pembangunan selama ini, bahkan dari 50 anggota DPRD Simalungun yang menjabat tidak pernah peduli akan status jalan tersebut.
Informasi didapat bahwa Bupati Simalungun diduga menggantung penyerahan jalan tersebut karena dari wilayah yang melintasi jalan saat pilkada periode pertama dan periode kedua jumlah suara yang memilih Bupati Simalungun yang menjabat saat ini tidak begitu banyak.
Masyarakat Nagori Sipoldas, Nagori Bangun Rakyat, Nagori Sitolu Bah, Nagori Simantin Pane Dame, Nagori Partuahan, Nagori Silabah Jaya, Nagori Sibuntuon, dan beberap Nagori lainya yang harus melintasi jalan tersebut sebagai jalan utama berharap supaya Pemkab Simalungun bila memang telah memberikan hak anggaran kepada Pemprov Sumut supaya segera menyerahkan secara resmi, sehingga Pemrov tidak ragu untuk melakukan perbaikan atau perbaikan jalan. Team
Discussion about this post