Ir. Djonggi Napitupulu: Mendesak agar membatalkan pembayaran paket 3800 sembako.
IGNews | Toba – Pengadaan barang/ jasa sebesar Rp. 4,7Miliar untuk bantuan sosial dampak Covid- 19 Dinas Sosial Kabupaten Toba direncanakan dengan 3 (tiga) tahap. Tahap pertama 3800 paket sembako sudah terlaksana dan telah terdistribusi ke Masyarakat Toba.
Direktur Eksekutif IP2Baja Nusantara, Ir. Djonggi I Napitupulu meminta dengan tegas Bupati Toba, Kepala Dinas Sosial, PPK agar membatalkan Proses pengadaan barang/ jasa 3800 paket sembako tahap pertama karena diduga tidak sesuai dengan Surat Edaran LKPP Nomor : 3 Tahun 2020 dan Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020.
“jangan dipaksakan untuk melanjutkan pembayaran 3800 paket sembako ke pihak penyedia sebab diduga sudah ter-indikasi pencobaan, pembantuan dan permufakatan jahat” sebut Djonggi I Napitupulu, Minggu (10/5/2020) Kepada Indigonews di Balige, diwaktu selesai acara kebaktian keluarga.
Tambahnya, permasalahannya sudah jelas diduga adanya persekongkolan/ kolusi kemudian tidak jelas pemeriksaan barang, berita serah terima barang, serta adanya dugaan tumpang tindih barang/ jasa paket sembako dari bantuan Perusahaan bahkan diduga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di arahkan oknum tertentu agar terpilihnya penyedia/ pihak ketiga Tokoh Hoshing untuk tahap pertama Pengadaan Barang/Jasa 3800 Paket sembako.
Dengan tegas dikatakan batalkan pengadaan barang/ jasa tahap pertama 3800 paket sembako bahkan dihimbau agar jangan ada pembayaran, diminta aparat Hukum sigap mengusut PPK dan KPA.
”Jangan main main dengan bantuan Dampak Covid- 19 yang bersumber dari APBDTA 2020” himbaunya dengan serius.
Bukan itu saja, hal ini seharusnya sudah menjadi perhatian para Aparat Penegak Hukum (APH) karena diduga sudah melanggar Hukum Tindak Pidana Pembrantasan Korupsi Undang Undang Nomor 31 Pasal 15 mengenai percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yang akan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana tindak pidana korupsi yang bersangkutan selesai dilakukan (delik penuh).
“Logikanya jika dipertanyakan KPA dan PPK dasar apa direncanakan pengadaan barang/ jasa sebesar Rp. 4,7Miliar dibuat tiga tahap untuk sembako, kenapa tidak dibuat 5 tahap, 6 tahap atau beberapa tahap untuk tujuan agar dapat dipantau dan diawasi barang/ jasa tersebut” ungkapnya.
Kemudian jika hal pengadaan paket tersebut sudah terencana dibuat oleh KPA dan PPK dengan tiga tahap berarti perencanaannya sudah matang, kenyataanya setelah tereksposnya pemberitaan beberapa kali dalam Media Online, terlihat di Ruangan Staf Bupati Toba, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, Sekda Toba, dan beberapa Pegawai sibuk mengurusi data data, administrasi dan lain lain, artinya jelas perencanaan tidak matang dan adanya dugaan permufakatan.
Indigonews mencoba beberapa kali untuk konfirmasi dengan PPK dan KPA bahkan team penerima barang sangat susah dihubungi, ada yang tidak angkat HP, ada yang pura pura sibuk dan ada yang mencla mencle bahkan Ketua Penasehat Srikandi Brenda (ibu Bupati Toba.red) tidak bersesia dihubungi.
Secara terpisah melalui HP Celuler ketua Aktifis Merah Putih Nusantara, Berlin Marpaung mengatakan hal ini sudah dapat dikategorikan adanya pencobaan, permufakatan dan diduga adanya persekongkolan bahkan kolusi.
“Nah…. kenapa mesti Bupati buru buru laporkan lebih dulu ke pihak Jaksa dan Polisi untuk verifikasi hingga ke pembayaran…..??“ tanyanya.
Dikatakan ratusan warga masyarakat Toba bertanya tanya, Bupati memakai jurus apa lagi, seharusnya yang lebih cocok untuk verifikasi adalah APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah.red), kemudian Jaksa dan Polisi memeriksa secara Hukum dan untuk ditindak lanjuti sesuai peraturan perundan undangan yang berlaku.
Diharapkan diusut secara hukum yang berlaku agar ada efek jerah di Kabupaten/ Kota yang lain di Sumut karena diduga adanya pencobaan, pembantuan dan permufakatan jahat bahkan terindikasi persekongkolan dan kolusi terhadap penyedia Toko Hoshing.Yang jelasnya pengadaan barang/ jasa Bansos Dampak Covid- 19 di Kabupaten Toba agar di usut KPK dan APH lainnya secara hukum, di duga adanya pencobaan permufakatan jahat untuk kepentingan pribadi maupun sekelompok, dimana telah terindikasi mengandung unsur adanya benturan kepentingan dalam pengadaan.
“Dimana Penyelenggara Negara/ ASN/ Pejabat publik telah memiliki potensi benturan kepentingan dalam pengadaan, yakni calon penyedia barang/ jasa adalah kerabat/ anggota keluarga/ teman dari penyelenggara Negara/ ASN/ Pejabat publik yang berwenang baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan Barang/Jasa” tegas Berlin Marpaung. Freddy Hutasoit
Discussion about this post