Poldasu Melalui Krimsus Minta Data Penerima Bansos Dampak Covid- 19 Dari Pemkab Toba

Dir Krimsus Poldasu: Dari Polda sebagai pendamping karena perkara tersebut Polres yang tangani.

IGNews | Toba – Disebabkan karena pemberitaan di Media Online Indigonews dan Media lainnya terkait permasalahan dugaan adanya persekongkolan/ kolusi, kemudian tidak jelas pemeriksaan barang, berita serah terima barang, serta adanya dugaan tumpang tindih barang/ jasa paket sembako dari bantuan Perusahaan bahkan diduga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diarahkan oknum tertentu agar terpilihnya penyedia/ pihak ketiga, Tokoh Hoshing untuk tahap pertama pengadaan barang/ jasa sebanyak 3.800 Paket sembako.

Sehingga dengan tegas dikatakan batalkan pengadaan barang/ jasa tahap pertama 3.800 paket sembako bahkan dihimbau agar jangan ada pembayaran, diminta aparat Hukum sigap mengusut PPK dan KPA.

“Jangan main main dengan bantuan Dampak Covid- 19 yang bersumber dari APBD- TA 2020”.

“Data penerima Bantuan Sosial (Bansos) dampak Covid- 19 telah di minta dari kita oleh pihak Poldasu kemarin Minggu (10/5/2020), pihak Poldasu di dampingi dari Polres Tobasa marga Aritonang” ungkap Kabag Ekon Pemkab Toba Eston Sihotang, Senin (11/5/2020) di Kantor Bupati Toba.

“Yang diminta data penerima Bansos, dimana kita dari Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FTJALP) yang juga penerima bantuan dari pihak Perusahaan yang ada di Kabupaten Toba dalam hal bantuan terkait dampak Covid- 19, sebab kita juga membidangi tugas untuk itu” terang Eston.

Kabag Humas Pemkab Toba Robinson Siagian saat di konfirmasi kebenaran datangnya pihak Poldasu untuk meminta data penerima Bansos dampak Covid- 19 mengatakan belum mengetahui hal tersebut.

”Saya belum mengetahui kabar tersebut, nanti saya cek dulu” ungkapnya dengan singkat dari selulernya.

Direktur Kriminal Khusus (Dir Krimsus) Kombes Pol Roni Samtana saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut dan sudah ditangani pihak Polres Toba.

“Sudah di tangani oleh Polres, Dari Polda sebagai pendamping karena perkara tersebut Polres yang tangani, yang jelas Kita akan lidik dan bila ada dugaan Tindak Pidana Korupsinya tentunya kita akan lakukan penegakan hukum” jawabnya dengan singkat melalui WhatsAppnya.

“Saya secara pribadi sangat mengapresiasi Direktur Kriminal Khusus Bapak Kombes Roni Samtana, dimana sangat tanggap atas dugaan tindak pidana korupsi ini, sebab apabila ini dibiarkan, tentu kerugian Negara semakin besar, bukan itu saja, hal ini seharusnya sudah menjadi perhatian para Aparat Penegak Hukum (APH) karena diduga sudah melanggar Hukum Tindak Pidana Pembrantasan Korupsi Undang Undang Nomor 31 Pasal 15 mengenai pencobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yang akan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana tindak pidana korupsi yang bersangkutan selesai dilakukan (delik penuh)” terang Direktur Eksekutif IP2 Baja Nusantara Ir. Djonggi I Napitupulu.

Lanjut Djonggi, logikanya jika dipertanyakan KPA dan PPK dasar apa direncanakan pengadaan barang/ jasa sebesar Rp 4,7 Miliar dibuat tiga tahap untuk sembako, kenapa tidak dibuat 5 tahap, 6 tahap atau beberapa tahap untuk tujuan agar dapat dipantau dan diawasi barang/ jasa tersebut.

Juga Berlin Marpaung Aktifis Merah Putih Nusantara memberikan Apresiasi kepada Kombes Roni Samtana, dimana beliau sangat tanggap atas pemberitaan di sejumlah Media atas indikasi adanya dugaan penyimpangan pada pengadaan sembako pada dampak Covid- 19 ini.

Pantauan Indigonews, ruangan pendataan Bansos di kantor Bupati, tepatnya di ruangan Staf Ahli Bupati terlihat sepi dan tidak ada aktifitas. Freddy Hutasoit