IGNews | Toba – Pengadaan barang/ jasa sebesar Rp. 4,7Miliar untuk Bantuan Sosial (Bansos) dampak Covid- 19 Dinas Sosial Toba direncanakan dengan Tiga Tahap, Tahap Pertama 3800 paket sembako sudah terlaksana dan telah terdistribusi ke Masyarakat Toba.
Diminta dengan tegas Bupati Kabupaten Toba, Kepala Dinas Sosial, PPK agar membatalkan proses pengadaan barang/ jasa 3.800 paket sembako tahap pertama karena diduga tidak sesuai dengan Surat Edaran LKPP Nomor : 3 Tahun 2020 dan Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020.
“Jangan dipaksakan untuk melanjutkan pembayaran 3800 paket sembako ke pihak penyedia sebab diduga sudah terindikasi pencobaan, pembantuan dan permufakatan jahat” sebut Direktur Eksekutif IP2Baja Nusantara Ir. Djonggi I Napitupulu, Rabu (13/5/2020) Kepada Indigonews di Kantor Bupati Toba, sambil menunggu Kepala Dinas Sosial Rajaipan Sinurat.
“Permasalahannya sudah jelas diduga adanya persekongkolan/ kolusi kemudian tidak jelas pemeriksaan barang, berita serah terima barang, serta adanya dugaan tumpang tindih barang/ jasa paket sembako dari bantuan Perusahaan bahkan diduga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di arahkan oknum tertentu agar terpilihnya penyedia/ pihak ketiga Tokoh Hoshing untuk tahap pertama pengadaan barang/ jasa 3.800 Paket sembako” jelas Djonggi.
Dengan tegas dikatakan batalkan pengadaan barang/ jasa Tahap pertama 3.800 paket sembako bahkan dihimbau agar jangan ada pembayaran, di minta aparat Hukum dengan sigap mengusut PPK dan KPA.
“Jangan main main dengan bantuan Dampak Covid- 19 yang bersumber dari APBD TA 2020, Hukumannya adalah Hukuman Mati” himbaunya dengan serius.
Bukan itu saja kata Berlin Marpaung Aktifis Merah Putih Nusantara,hal ini seharus-nya sudah menjadi perhatian para Aparat Penegak Hukum (APH) karena diduga sudah melanggar Hukum Tindak Pidana Pembrantasan Korupsi Undang Undang Nomor 31 Pasal 15 mengenai pencobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yang akan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana tindak pidana korupsi yang bersangkutan selesai dilakukan (delik penuh).
“Logikanya jika dipertanyakan KPA dan PPK dasar apa direncanakan pengadaan barang/ jasa sebesar Rp. 4,7Miliar dibuat tiga tahap untuk sembako, kenapa tidak dibuat 5 tahap, 6 tahap atau beberapa tahap untuk tujuan agar dapat dipantau dan diawasi barang/ jasa tersebut, kenapa dan ada apa yah ?” Tanya Berlin Marpaung.
Kepala Dinas Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Toba, Ganyang Situmorang saat di konfirmasi Indigonews seputar pembayaran 3.800 paket sembako Covid- 19 mengatakan hal ini dipertanyakan ke Dinsos karena semua anggaran telah ditransfer.
“Tolong ditanyakan Kepada Dinas Sosial, dimana kita Dinas Keuangan dan Pendapatan sudah menyalurkan atau mentransfer dana Rp. 4,7Milliar ke rekening Dinas Sosial” jelasnya singkat.
Kepala Dinas Sosial, Rajaipan Sinurat saat di hubungi melalui selulernya, beliau tidak mau mengangkat selulernya, dan bahkan disampaikan sejumlah Media Online kepada salah satu Staf ahli Bupati sebagai penyambung agar dapat di konfirmasi namun tetap tidak bersedia memberikan informasi.
“Beliau (Rajaipan Sinurat.red) katanya sibuk dalam pendataan” ucap Staf ahli.
Sebelumnya Bupati Toba, Darwin Siagian dalam jumpa Pers di tempat Gugus Tugas depan kantor Bupati mengatakan “Bagaimana bisa dilakukan korupsi, sementara dana untuk pengadaan sembako masih di Dinas Keuangan”.
Sementara pernyataan Kepala Dinas Keuangan menjelaskan, bahwa dana untuk pembayaran paket sembako sudah di transfer ke rekening Dinas Sosial. Freddy Hutasoit
Discussion about this post