IGNews | Toba – Anita Sianturi menyerukan, aksi spontanitas yang terjadi dikarenakan timbulnya nama nama penerima bantuan yang dinilai tidak layak menerima bahkan ditemukan nama orang yang sudah lama meninggal.
“Kami masyarakat Sangkarnihuta sangat terkejut melihat daftar nama yang diuraikan untuk menerima bantuan di kantor pos. Kami melihat dari daftar usulan itu terdapat nama yang kami tahu dan kami lihat tidak layak, serta ada yang bekerja di Angkasa Pura bahkan juga yang sudah mati. Tolong dibatalkan semua data penerima dana covid karena kami nilai tidak cocok” sebut Anita Sianturi.
Sebelum mendatangi posko gugus tugas yang ditempatkan di halaman kantor bupati, masyarakat mengakui sudah mempertanyakan langsung kepada pemerintah setempat di Kantor Lurah Sangkarnihuta namun tidak menemukan solusi atas tuntutannya.
“Sebut lurah bahwa data penerima itu diterima dari kantor pos dan camat. Kenapa dari 7 pintu alur bantuan sosial ini yang kami tahu seperti PKH, Rastra, dan bantuan lainnya, hingga 4 jenis bantuan bisa diterima oleh 1 KK, sementara banyak warga yang sama sekali tidak menerima bantuan apapun. Tolong kami pak bupati, rakyat sudah lapar” kata Anita seraya menyampaikan pemerintah tidak pernah mensosialisasikan akan adanya bantuan dari pemerintah kepada warga termasuk kriteria penerima.
Kedatangan 25 orang warga tersebut awalnya diterima oleh Asisten Pemerintahan 1, Harapan Napitupulu bersama Kabag Humas, Robinson Siagian namun mereka tidak menerima dan menuntut agar langsung diterima Bupati.
Teriakan para warga di halaman kantor Bupati, Bupati Darwin selaku ketua gugus tugas didampingi Sekda Audi Murphy Sitorus dan Asisten Pembangunan Ekonomi Sahat Manullang, Kepala BPBD Pontas Batubara, turun dan menerima aspirasi warga.
“Dibuat aja datanya sekarang, nanti kami verifikasi. Kami berupaya supaya jangan ada yang double” sebut Bupati Darwin Siagian yang lupa atas pernyataannya sebelumnya, “Lebih baik mendapat duble dari pada tidak dapat” pada temu Pers di tempat Gugus Tugas sebelumnya.
Anggota DPRD Toba, Tonny M Simanjuntak bersama Robinson Sibarani datang ke lokasi menanggapi tuntutan.
Ernita Sidabutar, salah seorang warga yang ikut hadir, menyampaikan tuntutan agar dapat didaftarkan untuk menerima bantuan.
“Saya tidak setuju karena bantuan yang diberikan pak jokowi tidak tepat sasaran. Kepada bapak presiden kami mohon untuk memverifikasi ulang data agar pembagiannya rata, satu untuk setiap kepala keluarga” sebutnya.
Puluhan warga yang datang menyampaikan tuntutan, mendaftarkan nama sebagai calon penerima bantuan sosial tunai (BST) sesuai permintaanya. Namun bagaimana nasib warga lainnya yang tidak ikut hadir yang juga belum menerima bantuan dari pemerintah, pada saat itu tidak disebutkan. Freddy Hutasoit
Discussion about this post