IGNews | Bandung – Menyikapi kompleknya permasyalahan yang timbul di masyarakat, hendaknya krisis Covid- 19 jangan di jadikan azas manfaat oleh oknum pejabat, hal ini diungkapkan Ketua DPW IPJI Jawa Barat, Dra. Ai Mulyani M.pd, Jumat (29/5/2020).
“Ketidak jelasan data yang di himpun di masing masing wilayah mengakibatkan tidak tepat sasaran bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bersamaan dengan turunnya anggaran rutin BLT, PKH, BPNT dan lain lain yang notabenenya terjadi hampir di seluruh wilayah Kota/ Kabupaten di Jawa Barat” ujarnya.
“Kesenjangan sosial yang terjadi, memicu serta mengundang keberanian untuk melakukan penyisiran. Contoh beberapa kasus yang virall pemberitaan ketika ada pelanggaran hendaknya dijadikan bahan evaluasi, tapi tetap tidak dipedulikan sejauh ini belum ada perubahan” ucapnya.
Lebih jauh, Ai mengatakan ada beberapa titik yang datanya sudah mereka dapat, hal ini akan dijadikan sampel dari perilaku yang tidak beretika yang dilakukan oleh oknum Perangkat Desa di salah satu Wilayah Daerah Priangan Timur.
Lanjut Ai, disatu sisi banyak terjadi keluhan dari yang layak menerima akan tetapi tidak menerima, yang tidak layak menerima terdata menjadi penerima, artinya penghimpunan data yang asal asalan, adanya tahapan yang dilewati dalam proses ferivikasi data, ditambah atas kedekatan, tidak mempertimbangkan akan resiko yang terjadi di masyarakat arus bawah.
“Perangkat Daerah hendaknya tidak menambah beban Pemerintah dengan menciptakan manajemen konplik karena hal ini menunjukan sikap dan perilaku yang SDM nya diragukan” ucapnya.
Ai juga mengatakan anjuran Gubernur hendaknya dijadikan acuan ketika ada warga terdampak yang layak menerima tapi tidak mendapatkan bantuan, dilakukan pendataan ulang dan dilaporkan, bukan berperilaku membodohi warga.
“Disatu sisi dimana pada KPM tertera nilai sesuai anjuran, semetara disisi lain dari KPM terjadi pemotongan dana yang dilukan oleh para oknum dengan dalih akan di berikan pada yang terdampak tetapi tidak menerima bantuan” tutur Ai.
Ai menegaskan hendaknya jangan lakukan pelanggaran dan jangan membuat statement sendiri dengan kebijakan yang tanpa dasar huukum.
“Berharap kepada instansi terkait dapat meng evaluasi menyeluruh terkait hal ini, sebab jika dibiarkan bukan tidak mustahil akan menjadikan budaya tidak baik yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat” pungkasnya mengakhiri. Alben Manullang
