IGNews | Simalungun – Bupati Simalungun, Radiapo H Sinaga yang sudah memasuki masa kerja 30 hari setelah dilantik, malah sudah dilaporkan ke Ombudsman RI, Mendagri dan Menpan atas dugaan pelanggaran UU Pilkada Nomor 26 Tahun 2016 dan UU ASN oleh salah satu lembaga tertanggal 7 Juni 2021.
Sisi lain, masyarakat Simalungun sudah mulai gerah dan meminta janji janji kampanye Radiapo H Sinaga – Zonny Waldi tentang program Sikerja, terkait 100.000 lapangan kerja di KEK Sei Mangke maupun KIS yang akan didirikan di Tapian Dolok serta pemberian bantuan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) kepada masyarakat pemegang kartu Sikerja.
Tetapi sangat disayangkan, belum ada nyata program maupun janji atas visi dan misi belakangan, Bupati Simalungun Radiapo H Sinaga meluncurkan program Marharoan Bolon yang konon tidak diketahui legalitasnya sehingga program ini terkesan hanya pencitraan karena pada setiap momen kegiatan Marharoan Bolon dipublis anggaran dari masyarakat.
Polemik kian menjadi jadi atas program Marharoan Bolon dimana sesuai pengakuan beberapa oknum staf kantor Camat maupun Pangulu Nagori se- Simalungun kedepan program ini akan dibentuk kepengurusan dan menjalankan proposal.
Ketua LSM Forum13 Indonesia, Syamp Siadari lagi lagi meminta kepada Bupati Simalungun, Radiapo H Sinaga supaya kembali mencermati dan menelaah program Marharoan Bolon ini, dan meminta supaya Bupati fokus kepada program serta visi misi waktu kampanye membuka lowongan pekerjaan dan mendirikan Kawasan Industri Simalungun di Kecamatan Tapian Dolok, Sabtu (5/6/2021).
“Miris kita lihat memang, baru hitungan hari dilantik sejak 26 April 2021 kok sudah ada pergantian jabatan dilakukan, sehingga kita mendukung lembaga yang mengadukan Bupati guna melihat seberapa pentingnya UU Pilkada dan UU ASN ini, kalau memang sama saja dengan kinerja pimpinan sebelumnya, ngapain kita dukung dengan sepenuh hati” jelas Syamp.
“Terkait program Sikerja yang digalak galakkan RHS – Zonny sat kampanye tolong fokuskan untuk merealisasikan program tersebut supaya masyarakat percaya akan kinerja Bupati dan Wakilnya, dimana masih terniang program sikerja untuk membangun KIS di Kecamatan Tapian Dolok dan lowongan pekerjaan 100.000 di KEK Sei Mangke tolong direalisasikan supaya data jumlah pengangguran putra putri Simalungun menurun” tegas Syamp.
Diakhir perbincangan disalah satu Cafe dibilangan Kota Pematangsiantar, Syamp mempertegas “Begitu juga program Marharoan Bolon supaya langsung di legalkan guna menghindari pra duga akan berupaya tindas masyarakat dengan menjalankan proposal memperbaiki infrastruktur”.
“Jangan libatkan masyarakat menanggung beban perbaikan infrastruktur karena saat ini masyarakat Simalungun yang nota bene dominan bertani sudah kewalahan dalam melengkapi kebutuhan pokok karena dampak polemik Covid- 19, saat ini warga butuh bantuan” harapnya. PRJTamsar
Discussion about this post