IGNews | Dairi – Empat warga Kabupaten Dairi menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hingga tim Panitia Seleksi (Pansel) terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) menolak Budianta Pinem sebagai calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dairi – Sumatera Utara.
Hal itu dilakukan karena memperhatikan rekam jejak Budianta Pinem serta menyikapi ruang yang diberikan tim Pansel untuk memberi masukan dan informasi mengenai peserta seleksi terbuka JPT.
Selain Mendagri dan tim Pansel, surat itu ditujukan kepada MenPAN RB, Ketua DPR RI, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Gubernur Sumatera Utara, Bupati Dairi. Surat dilayangkan Kamis (16/12/2021). Selain hard copy, juga dikirimkan soft copy.
Marulak Siahaan dan rekannya yang menolak calon Sekda mejelaskan menolak Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Dairi Budianta Pinem dalam seleksi Sekda. Oknum ASN itu terindikasi tidak berintegritas.
Penggiat anti korupsi itu mengungkap, Budianta Pinem saat menjabat Kepala Inspektorat Pakpak Bharat pernah dijemput paksa oleh personil Polres Pakpak Bharat yang dipimpin Kanit Tipikor saat itu dijabat IPDA Donal Tambunan pada tahun 2015 terkait kasus dugaan korupsi proyek solar cell.
“Kalau dijemput paksa, berarti tidak kooperatif dan tidak mendukung program pemberantasan korupsi. Bagaimana kalau jadi Sekda” kata Marulak.
Marulak juga mengutarakan memiliki bukti rekaman pembicaraan yang diduga suara BP bersama beberapa ASN di Pakpak Bharat, mengatur pemenang lelang proyek yang bertentangan dengan aturan.
“Di rekama itu terdengar percakapan, bagaimana memenangkan tender proyek karena mereka mengabdi kepada kapitalis. Rekaman itu turut dilampirkan ke Mendagri dan pejabat terkait” tukasnya.
Dipaparkan, selama Budianta Pinem menjabat Inspektorat Pakpak Bharat, banyak ASN hingga Kepala Dinas terseret kasus korupsi hingga dipecat. Itu pertanda, fungsi pengawasan dari Inspektorat tidak maksimal.
Selain itu, kata Marulak, ketika dilantik menjadi Inspektorat Pemkab Dairi di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang pada September 2020 silam, Budianta Pinem diduga mempergunakan mobil dinas Pemkab Pakpak Bharat dengan nomor palsu. Plat merah diganti plat hitam. Hal itu mengindikasikan tidak jujur.
Pada temu pers dengan wartawan di Kabupaten Dairi, Budianta Pinem membeberkan sebanyak 6 Kepala Desa tidak mau diaudit. Itu indikasi, yang bersangkutan tidak mampu menjalankan fungsi.
Sekretaris BKPSDM, Roy Sinaga dikonfirmasi reporter Indigonews membenarkan ada ruang bagi masyarakat untuk memberi argumen atau masukan terkait proses seleksi. Diterangkan, posisi Sekda diikuti tiga orang ASN yakni Budianta Pinem, Junihardi Siregar dan Suasta Ginting.
Terpisah, anggota Pansel, Guntur Simarmata mengutarakan, dirinya akan bekerja sesuai aturan.
“Bagi saya, bagaimana Kabupaten Dairi ini supaya baik” kata Guntur.
Surat keberatan warga akan dipertimbangkan. Diakui, file yang dikirimkan warga itu, belum diterima.
Budianta Pinem sampai berita ini dipublis, reporter Indigonews belum berhasil mendapat komentarnya dan masih berupaya melakukan konfirmasi.
Sementara itu, seputar penjemputan paksa Budianta Pinem oleh personil Polres Pakpak Bharat, narasumber membenarkan kejadian itu, dimana Budianta Pinem dijemput menggunakan mobil kijang dengan bak setengah terbuka saat itu sumber megakui melihat Budianta Pinem didudukkan di jok belakang. Bram
Discussion about this post