IGNews | Taput – “Kunci mewujudkan daerah yang Inovatif adalah leadership, kepemimpinan dari kepala daerah, dan itu tidak gampang. Saya sudah hampir dua tahun lebih sebagai Mendagri sudah mulai bisa memetakan, dengan segala hormat, gubernur mana, bupati mana, walikota mana yang inovatif ” ujar Tito Karnapian dikutip melalui siaran pers Kemendagri, pada Desember 2021 yang lalu.
Lanjut Tito memaparkn “Dengan sistem desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, kemampuan membuat terobosan kreatif perlu didorong oleh kepala daerah. Sebab, kepala daerah sesuai asas desentralisasi daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
Selain itu, tujuan dilakukan otonomi daerah adalah untuk membuat daerah lebih mandiri dan sejahtera”.
“Dengan kewenangan yang lebih besar, diharapkan para kepala daerah dapat menggali potensi daerah masing-masing supaya memiliki kemampuan untuk menyejahterakan rakyatnya” kata Tito.
Lain halnya disampaikan oleh mantan anggota DPR RI tiga periode DR. Capt. Anthon Sihombing mengatakan ”Mendengar dan melihat daftar bahwa Kabupaten Tapanuli Utara masuk kategori kurang Inovatif atas Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 002.6-5848 Tahun 2021 tentang indeks Inovasi daerah Provinsi, daerah dan kota sudah sangat tepat, dan bahkan telah terbukti pada pembangunan jalan lingkar Siborongborong ini”.
“Kita mengatakan telah terbukti dengan alasan bahwa pelaksanaan PP 19 Tahun 2021 tidak terlaksana di Kabupaten Tapanuli Utara atas penyelenggaran pangadaan tanah atas pembangunan untuk kepentingan umum.Sebab tujuan PP 19 Tahun 2021 untuk mensejahterakan masyarakat, apakah hal ini telah terlaksana pada pengadaan tanah pada jalan lingkar Siborongborong?” ujar dan tanya Anthon Sihombing.
“Muncul lagi penilaian Ombudsman terhadap Kabupaten Tapanuli Utara dengan nilai Zona Kuning, dimana penilaian ini merupakan suatu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tiap tahunnya, meliputi penilaian Kepatuhan, rendahnya kepatuhan/ implementasi standart pelayanan yang mengakibatkan berbagai jenis maladministrasi di instansi pelayanan publik misalnya ketidak jelasan prosedur, ketidak pastian jangka waktu layanan, pungli, Korupsi dan kesewenang wenangan” tambah Anthon Sihombing.
“Sepertinya demikianlah yang terjadi pada lahan pembangunan jalan lingkar Siborongborong, adanya kesewenang wenangan serta adanya dugaan maladministrasi. Juga kita berharap kepada Menteri dalam Negeri agar memberi pembelajaran menejemen pemerintahan yang baik dan bagus lagi pada setiap ASN di Kabupaten Tapanuli Utara ini, agar Birokrasi Pemerintahan semakin baik kedepannya” harap Anthon Sihombing.
Terkait Kabupaten Tapanuli Utara masuk kategori kurang Inovatif dan Zona Kuning atas penilaian Menteri Dalam Negeri dan Ombudsman, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Drs Indra Simaremare M.Si belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi melalui whatsAppnya. Freddy Hutasoit
Discussion about this post