IGNews | Simalungun – Sudah lebih setahun Bupati Simalungun menjabat, banyak program kerja yang menimbulkan pro – kontra, belum hilang dubenak kita terkait wacana pengangkatan 3 orang staf khusus yang rencanya digaji dari APBD, pelantikan Kepsek SD – SMP yang diduga ada beberapa orang yang belum memiliki sertifikat guru penggerak sebagai mana diatur dalam Permendikbut Nomor 40 Tahun 2021.
Bukanya hanya itu, permasalahan juga timbul akan adanya laporan pengaduan 15 rekanan proyek BPBD yang belum dibayarkan padahal pengerjaanya tahun 2021 silam, diduga dalam hal ini Bupati terkesan tebang pilih karena sebagian rekanan telah dibayarkan lunas tetapi tanpa alasan tepat Bupati belakangn malah tidak mencairkan anggaran beberapa rekanan sehingga berbuntut sampai kepihak Kejaksaan.
Lebih sadisnya, adanya sinyalirasasi pemaksaan bagi orangtua/ wali murid SD – SMP membeli baju seragam batik etnik Simalungun seharga Rp. 120.000 sehingga bak mencekik leher masyarakat padahal baju seragam batik tidak ada efisiensinya dalam meningkatkan mutu pendidikan di Simalungun tetapi diduga pengadaan baju seragam batik ini hanya permainan orang orang dekat dan telah diberikan izin oleh Bupati, sehingga banyak issu liar beredar Kadis Pendidikan menjadi korban keganasan dari praktek dugaan pemaksaan saat pandemi Covid- 19.
Paling santer saat ini diperbincangkan ditengah tengah masyarakat, bahwa Bupati Simalungun Radiapoh H Sinaga hanya mampu berwacana membuat program tetapi tidak mampu merealisasikan secara fisik, seperti program yang diharap mampu meningkatkan PAD Kabupten Simalungun dengan menarik kembali lahan dijalan Medan yang akan dibangun Kawasan Industri Simalungun tetapi sampai sekarang wujud program tidak diketahui progresnya sampai tahapan mana, bahkan program ini diduga hanya upaya pencitraan karena sesuai informasi bahwa Pemkab Simalungun belum ada upaya untuk merubah RTRW yang akan diajukan ke Kementerian.
Tidak hanya itu, program pembangunan Pasar Induk yang baru baru ini diperbincangkan semata mata diduga hanya wacana semata dimana program ini harus membutuhkan anggaran yang cukup besar harus menelan 1/2 dari APBD Simalungun, dan bila ini dilaksanakan maka pembangunan infrastruktur jalan tidak akan ada yang dilaksakan.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum LSM Forum13 Indonesia, Syamp Siadari meminta supaya Bupati Simalungun lebih arif dan bijaksana dalam menjalankan roda pemerintahan, harusnya yang perlu dilakukan Bupati saat ini menjalankan program dan visi misi saat kampanye dimana dengan tegas Bupati sering berorasi datang untuk memajukan dan memperbaiki Kabupaten Simalungun.
“Janganlah buat program yang hanya berwacana dan mengakibatkan kesengsaraan warga Simalungun, sebaiknya Bupati lebih mengutamakan meningkatkan perekonomian supaya masyarakat Simalungun mampu bangkit dari imbas Pandemi Covid- 19 yang diketahui telah memperkeruh kapita pendapatan masyarakat” ucap Syamp, Rabu (11/5/2022).
“Satu permintaan saya kepada Bupati Simalungun, Radiapoh H Sinaga tolong tegas hentikan dan stop penjualan seragam batik etnik Simalungun karena sangat mencekik leher orangtua/ wali murid se- Kabupaten Simalungun” harap Syamp.
“Sisi lain hentikan program KIS maupun Pasar Induk Fokuskan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan se wilayah Simalungun banyak yang sudah hancur, jangan kambing hitamkan pejabat terdahulu tapi berbuatlah demi kesejahteraan warga dan memajukan Simalungun” pinta Syamp.
“Bagaima pun kinerja Bupati sudah sangat diragukan warga, mulai kartu sikerja dan lainya sampai saat ini belum ada terealisasi, malah hanya laksanakan program Haroan Bolon yang disinyalir kurang efisien dalam perbaikan infrastruktur, kalau niat perbaikan ya genjot Kadis PUPR dan tambahi anggaran ke Dinasnya, apa Bupati sadar bahwa setiap pelaksanaan Haroan Bolon ada terjadi jual beli spanduk mengatasnamakan orang dekat Bupati” tegas Syamp. *
Discussion about this post