IGNews | Toba – Direktur Eksekutif IP2 Baja Nusantara, Ir. I. Djonggi Napitupulu menjelaskan proyek pengadaan barang/ jasa sumber APBD Tahun Anggaran 2022 di Dinas Pertanian dan PUPR Kabupaten Toba – Sumatera Utara diduga adanya persekongkolan para oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berikut Pengguna Anggaran (PA) terhadap pihak ketiga. Para pihak ketiga itu adalah diduga dan patut diduga para pihak legislatif (30 anggota DPRD Kabupaten Toba), Rabu (6/7/2022).
Sejumlah rekanan di Kabupaten Toba sangat kesal setelah melihat pengumuman pada situs resmi LPSE milik Pemerintahan Kabupaten Toba, bahwa RUP Toba Tahun Anggaran 2022 terlihat Dinas PUPR Toba ratusan proyek untuk jalan dan irigasi dengan masing masing pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000 dengan metode Pengadaan Langsung (PL.red) sudah ada yang memiliki dan tidak dapat diganggu sebab semua proyek disebut sebut adalah milik para anggota DPRD Kabupaten Toba.
Bukan itu saja Dinas Pertanian ikut ikutan juga dalam permainan permainan dugaan permufakatan jahat tersebut.
Dugaan persekongkolan yang sangat rapi dan sistematis itu adalah dengan adanya Pokok pokok pikiran (Pokir) dari konsitutien daerah pemilihan masing masing para yang terhormat angota anggota DPRD Toba.
Sehingga adanya akses ruang masuk untuk memiliki dan memperoleh yakni: 18 paket proyek PL yang ada di Dinas Pertanian dan ratusan paket proyek yang juga dengan PL di Dinas PUPR.
“Anggota DPRD Kabupaten Toba terkait Pokok pokok pikiran memang diatur dalam Undang Undang, namun untuk memiliki proyek tersebut tidak ada diatur dalam Undang Undang” ujarnya Djonggi.
Hampir semua ASN, rekanan, masyarakat bahkan salah seorang ASN eselon II membenarkan hal tersebut, beredarnya informasi dikedua Dinas tersebut para oknum oknum DPRD Toba mengklaim semuanya kegiatan.
Lucunya PA dalam hal ini kedua Kepala Dinas tersebut tidak berani menentang hal tersebut seperti tidak punya ilmu dan tidak cerdas dalam mengelolah pengadaan barang/ jasa sesuai peraturan yang berlaku.
“Para oknum DPRD Toba bergerak dengan nodus yang rapi, permainannya rapi, paket yang diduga milik anggota DPRD Toba, diduga diperjual belikan kepada pihak pihak tertentu’ tegas Djonggi.
Djonggi mengharapkan agar Bupati Toba, Ir. Poltak Sitorus bergerak cepat agar Pejabat Pengadaan dan PPK di kedua Dinas tersebut memerintahkan untuk meng cancel para pihak rekanan hasil dari pertunjukan yang diduga paket para oknum DPRD Toba.
“Ini adalah merupakan modus ter update permainan permainan dugaan permufakatan jahat yang sangat rapi untuk meraup uang Negara” kesal Djonggi.
Plt. Kadis PUPR Toba, Gumianto Simangunsong terkait anggota DPRD Kabupaten Toba yang memiliki semua paket tidak bersedia dikonfirmasi.
“Bapak lagi ada tamu, bersama Kabid peralatan” ucap ajudan Kadis PUPR Toba.
Sedangkan Kadis Pertanian Ir. TH Sitorus belum memberikan jawaban, saat dikonfirmasi jumlah proyek dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022 dari pokok pikiran (Pokir) DPRD Toba.
Sementara itu Ketua DPRD Toba belum juga memberikan jawaban saat dikonfirmasi terkait benar tidaknya Ketua DPRD ikut tersentuh atau kebagian kegiatan dari Dinas Petanian dan Dinas PUPR.
Diharapkan Bupati Poltak Sitorus agar mengevaluasi kedua Kepala Dinas tersebut sebab tidak berani membuat perlawanan diatas peraturan yang berlaku, dibutuhkan Kepala Dinas yang berani dan cerdas jangan seperti kerbau dicucuk hidung. Freddy Hutasoit
Discussion about this post