IGNews | Toba – Lagi adanya pengadaan barang / jasa Dinas Pertanian Toba yang masih belum berjalan informasi yang beredar bahwa Kadis Pertanian Toba, TH Sitorus belum menyurati Bagian pengadaan barang/ jasa untuk menentukan siapa siapa nama nama Pejabat pengadaan barang/ jasa.
Ir. I. Djonggi Napitupulu, Direktur Eksekutif IP2 Baja Nusantara kepada reporter Indigonews saat dijumpai dibilangan Kota Balige menjelaskan dugaan permainan persekongkolan juga berlaku di Dinas tersebut, Kamis (14/7/2022).
Jelas Djonggi, pengadaan barang / jasa Dinas Pertanian Toba yang diduga telah dilobby oknum oknum tertentu yakni, pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi seperti di Desa Lumban Gurning , Kecamatan Porsea dengan Pagu Rp. 108.986,000, kemudian di Desa Simanobak Kecamatan Silaen Pagu Rp. 181.644.760 dan Desa Bonan Dolok II Kecamatan Balige Pagu Rp. 181.644.760, berikutnya Desa Pintu Bosi Kecamatan Laguboti Pagu Rp. 100.126.136 bukan itu saja di Desa Lunban Binanga Kecamatan Uluan Pagu Rp. 181.644.760 dan Desa Silamosik II Kecamatan Bonatua Lunasi Pagu Rp. 181.644.760. serta Desa Janji Matogu Kecamatan Uluan Pagu Rp. 181.644.760.
“Informasi beredar semuanya itu adalah milik oknum DPRD Toba, semuanya hasil persekongkolan, semuanya pengadaan dinilai liar” tandas Djonggi.
Djonggi mengatakan masih ada lagi pengadan Blbarang / jasa yang hasil dari permufakatan Pengguna Anggaran terhadap oknum oknum tertentu yakni, Pengadaan Bawang Merah di BPPP KP Gurgur Pagu Rp. 90.000.000 kemudian Di UPTD BB TPH Landbow Pagu Rp. 45.000.000.
Bukan itu saja pengadaan obat obatan vaksin hewan Pagu Rp. 148. 443 698. Kemudian intensifikasi tanaman Kopi Pagu Rp. 121 174 944.
Djonggi mengharapkan agar Bupati Toba Ir. Poltak Sitorus segera menertibkan transaksi transaksi jual beli paket yang sangat rapi yang sedang berjalan ini.
“Jangan birkan jadi liar atas pengadaan barang/ jasa sehingga memberikan ruang kesempatan terhadap mafia mafia proyek “ sebutnya.
Kadis Pertanian Toba, TH Sitorus saat dilayangkan pertanya konfirmasi apakah Kadis sudah menyurati bagian pengadaan barang / jasa untuk menentukan siapa Pejabat Pengadaan? dan saat dimintai informasi nama PPK, serta mohon penjelasan daftar nama perusahaan dan email perusahan yang disebut sudah kantongi sebagai rekanan yang telah ditentukan, namum sampai berita ini dipublis belum memberikan jawaban.
Kepala Kejaksaan Negeri Toba, Baringin Pasaribu SH belum memberikan jawaban atas konfirmasi reporter Indigonews melalui WhatsApp terkait tanggapan pihak Kejaksaan Negeri Toba adanya dugaan transaksi jual beli paket proyek di Kabupaten Toba oleh Oknum anggota DPRD bekerja sama dengan sejumlah Dinas, salah satunya Dinas Pertanian dan Dinas PUPR sebab dugaan tersebut dapat dilihat dari Rencana Umum Pengadaan (RUP), namun paket sudah ada pemiliknya.
Demikian halnya Kasi Intel Kejari Toba, Gilbert Sitindaon SH juga belum memberikan jawaban saat di konfirmasi terkait bagaimana tanggapan pihak Kejaksaan Negeri Toba terkait adanya dugaan transaksi jual beli paket proyek di Kabupaten Toba oleh Oknum anggota DPRD bekerja sama dengan sejumlah Dinas, salah satunya diduga dinas PUPR, sebab dugaan tersebut dapat dilihat dari Rencana Umum Pengadaan (RUP), namun paket sudah ada pemiliknya. Freddy Hutasoit
Discussion about this post