IGNews | Agara – LSM GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia.red) Distrik Aceh Tenggara kembali menyoroti kegiatan wawasan kebangsaan pada tahun 2022 yang dianggarkan melalui Dana Desa (ADD) mulai Rp. 9.000.000 – 15.000.000 per Desa, diduga sarat pemborosan anggaran atau adanya pemufakatan jahat untuk gerogoti anggaran oleh para mafia anggatan.
Bendahara LSM GMBI Distrik Agara, Ahmad Hasyimi mengatakan kegiatan wawasan kebangsaan dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu titik rawan korupsi dalam pengelolaan Dana Desa, Kamis (28/7/2022).
“Kan lucu, hasil pengalaman para peserta (Kades dan Aparatur Desa) yang telah ikut bimtek tiap tahun ke luar daerah, namun tidak ada ilmu dari bimtek yang diterapkan di Desa dan menambah Pendapatan Asli Desa melalu BUMK di Desa tersebut” jelasnya.
“Seperti kita ketahui pada tahun 2020 yang lalu juga dilakukan bimtek keluar daerah yang menelan anggaran ADD hampir mencapai Miliaran Rupiah. Dijelaskannya, pada tahun ini juga dilakukan kembali kegiatan wawasan kebangsaan yang sama melalui Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan, mereka terus melakukan modus yang sama seperti APDESI untuk menggerogoti ADD. Diduga kuat kegiatan ini terus diarahkan oleh oknum yang mencari keuntungan, saya minta kepada pihak yang berkompeten agar memantau terus pengunaan ADD di Pemkab Aceh Tenggara” tegasnya.
Lanjut Ahmad Hasyimi akrab disapa Mimi Petir Selian memaparkan “Bimtek tahun 2019, 2020 dan 2021 juga menghabiskan anggaran hampir Rp. 29 Milyar, sangat jelas merugikan anggaran Desa, kemudian pihak pihak tertentu memperkaya diri dan kelompok terhadap kegiatan tersebut”.
“Diduga legalitas kegiatan program lambung yang menggerogoti Dana desa ini,Tidak sesuai dengan juknis yang di atur dalam intruksi dari Aturan kementrian Desa, karena tidak dibahas dalam musyawarah mulai dari tingkat Dusun dan Desa dengan detail dan transparan kepada masyarakat awam di masing masing Desa se- Kabupaten Agara yang berjumlah 385 Desa terdiri dari 16 Kecamatan. Utuk itu saya sangat berharap kepada APH mulai dari BPKP RI, KPK, KEJAGUNG RI, MABES POLRI agar mengerahkan jajarannya untuk melidik sedalam dalamnya, seluruh kegiatan kegiatan yang tidak prioritas dan di duga memperkosa Dana Desa sehingga berdampak ke ekonomi masyarakat kecil di Agara, dan jelas dan fakta bila kita lihat dari meningkatnya angka kemiskinan di Agara” ketusnya.
“Dan saya berharap kedepannya jangan ada lagi kegiatan yang membawa atas nama masyarakat banyak namun menguntungkan hanya sekelompok tertentu saja, untuk itu APH harus serius mendalami sedalam dalamnya tentang kegiatan tersebut dan periksa SPj seluruh kegiatan Desa, sesuai kan dengan anggaran yang telah di realisasikan, kemudian diduga kegiatan ini dilakukan di tingkat Kecamatan satu hari dan di tingkat Desa satu hari” singkatnya. AH/MPS
Discussion about this post