IGNews | Simungun – Pembatalan Pemilihan Pangulu Nagori (Pilpanag) serentak untuk 248 Nagori di Kabupaten Simalungun kian menjadi polemik, disamping tidak adanya ketegasan 50 Anggota DPRD Simalungun yang sudah pernah melakukan rapat bersama Pemkab Simalungun terkait pembahasan Pilpanag yanh sebelumnya diwacanakan Agustus 2022.
Namun, Pilpanag tidak akan jadi digelar dengan alasan Pemkab Simalungun tidak adanya anggaran, tetapi sisi lain bahwa Pemkab Simalungun banyak mepost APBD TA 2022 untuk proyek tidak begitu siknifikan manfaatnya, seperti proyek TIK dan Gapura sekolah.
Menyikapi hal itu, Ketua LSM Forum13 Indonesia Syamp Siadari sangat menyayangkan program kerja Pemkab Simalungun yang dimana telah berupaya dengan segala cara membatalkan Pilpanag dengan alasan alasan yang kurang dapat diterima akal sehat, Rabu (3/8/2022).
Syamp memaparkan, kalau hanya terkait anggaran sebagai alasan Pemkab Simalungun untuk tidak menggelar Pilpanag itu sangat berlebihan, karena masih banyak proyek proyek di Dinas lain yang anggaranya siknifikan khususnya proyek fisik, padahal dalam masa saat ini semua post anggaran disetiap Dinas bisa dilakukan refocusing, yang artinya mendahulukan pelaksanaan anggaran yang lebih urgen dan bermanfaat.
Namun, Syamp menyesalkan adanya niat pembatalan Pilpanag terkesan hanya melancarkan proyek pengadaan bibit durian seharga Rp. 100.000 per pokok, di 248 Nagori dimana diketahui, para Pangulu Nagori yamg masa jabatanya berakhir Tahun 2022 sesuai data yang didapat dipaksakan atau didesak oleh Dinas PMPN Simalungun melalui seorang staf yang berinisial LS.
“Sangat janggal memang pembatalan Pilpanag, sehingga kita bertanya tanya sebenarnya Bupati Simalungun ini tujuanya untuk pembenahan atau memakmurkan para TS atau orang orang dekatnya serta untuk membalikkan modal” kesal Syamp.
“Terkait anggaran yang menjadi alasan tergendalanya Pilpanag, lahhh kan semakin ragu kita akan kepiawaian Bupati RHS ini memimpin Kabupaten Simalungun, karena proyek di berbagia Dinas tohhh besar besar juga dan kan masih ada anggaran puluhan miliar yang masih tertahan di rekening KAS Daerah belum dibayarkan kerekanan proyek kamar mandi dan sumur bor sekolah tahun silam” jelas Syam.
“Apakah semua post anggaran APBD tidak tidak bisa di refocusing untuk mendahulukan kegiatan yang urgen dan sangat penting karena Pilpanag ini sangat penting, bukan program yang pendek tetapi telah ditetapkan menjadi Perda pada tahun sebelum sebelumnya” tegas Syamp.
“Selain memuluskan proyek bibit durian, diduga kuat pembatalan Pilpanag ini sebagai wacana motor pencetak uang untuk menempatkan 248 Plt atau Pjs Pangulu dari staf Kecamatan, hanya sebagai gambaran bila kelak ini terjadi seorang Plt atau Pjs dipatok dengan uang penempatan jabatan sebesar Rp. 7.000.000 per orang berti kelak akan terisi pundi pundi penghasilan sebesar Rp . 1.736.000.000 masih taksasi sebesar itu coba kalau dipatok Rp. 15.000.000 per orang…capeklah lidah kita sebutkan angkanya” tutur Syamp
“Selain itu, saya sangat menyayangkan 50 anggota DPRD Simalungun yang memang benar benar tidak ada lagi untuk rakyat, harusnya mereka perjuangkan aspirasi dan kepentingan konstituenya diduga bukan hanya memikirkan uang deal deal penetapan APBD dan menjadi sales proyek, mana suara apara anggota legislatif, apakah masyarakat masih harus percaya sama para terhormat itu……desak dan tuntut Pemkab Simalungun memalui Bupati dan Dinas PMPN Simalungun segera tetapkan dan laksankan Pilpanag” tutup Syamp. Try
Discussion about this post