IGNews | Taput – Bupati Tapanuli Utara (Taput) Drs. Nikson Nababan bepergian ke Thailand dalam rangka Government Policy to Boost Micro, Small and Medium Enterprises in North Tapanuli (Kebijakan Pemerintah Untuk Menggenjot Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Tapanuli Utara). Namun bepergiannya ditemani sejumlah pejabat Pemerintahan Kabupaten Taput.
Menanggapi hal itu, Ir. I. Djonggi Napitupulu mengatakan “Bupati dan Sekda tidak hadir dalam pengesahan dan penandatanganan R- APBD Tahun Anggaran 2023, apakah kepergiannya lebih penting ke Thailand dari pada kepentingan kebutuhan masyarakat Tapanuli Utara ?”, Kamis (24/11/2022).
“Juga perlu kita pertanyakan, apakah keberangkatan Bupati bersama sejumlah pejabatnya seizin Gubernur Sumatera Utara, sebab Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota, apabila melakukan perjalanan keluar negeri tanpa izin ke Kemendagri/ Gubernur ada sangsi yang diberikan, dan itu tertuang dalam Pasal 77 ayat 2 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda” tukas Djonghi.
“Perlu juga ditelusuri, apakah perjalana mereka ke Thailand menggunakan APBD atau disebut uang Negara” ujar Djonggi sambil tertawa.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariad Kabupaten Tapanuli Utara, Josua Napitupulu belum memberikan jawaban terkait daftar nama pejabat Pemkab Taput yang mendampingi Bupati ke Thailand, dan apa saja tujuan ke Thailand, serta apakah keberangkatan oknum para pejabat atas persetujuan Gubernur.
Biro Pemerintahan Pemprov Sumatera Utara, Rohman Pasaribu saat dikonfirmasi reporter Indigonews melalui WhatsAppnya terkait kepergian Bupati Tapanuli Utara ke Luar Negeri (Bangkok/ Thailand) apakah ada izin atau pemberitahuan kepada Gubernur Sumatera Utara mengatakan “Itu Uda pasti bos harus ada izin pak gubernur”.
Saat diminta bukti surat diberikannya izin oleh Gubernur Sumut atas bepergian Bupati Taput, namun Rohman Pasaribu tidak mau menjawab lagi. Freddy Hutasoit
