IGNews | Taput – Masyarakat Kecamatan Siborongborong, Desa Lobu Siregar I Lumban Julu, Kabupaten Taput – Sumatera Utara meminta agar pembangunan jalan Lingkar Soekarno Siborongborong tidak dilanjut pembangunannya sebelum dibayarkan biaya ganti untung. Hal itu disampaikan sejumlah warga diwakili K. Sianipar kepada reporter Indigonews, Sabtu (26/11/2022).
“Lahan saya dan sebagian kami warga yang terdampak pembangunan jalan lingkar bukan merupakan warisan, namun yang kami beli, bahkan ada warga masyarakat hanya sedikit lahan miliknya. Apakah harus kami berikan secara hibah kepada pemerintah, dan hidup kami mau kemana lagi kami sampaikan?” tanya sejumlah warga.
“Selaku warga yang kekurangan, bahkan kami masih mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Negara/ Pemerintah, kami tidak pasrah lahan/ tanah kehidupan kami kami berikan secara gratis kepada Pemerintah, kita sangat mendukung pembangunan, mendukung program Bapak Joko Widodo, namun kami juga berharap agar kelanjutan kehidupan kami warga yang terdampak pembangunan juga dipikirkan” ungkap K. Sianipar.
Pemerintah Pusat sudah membuat PP Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 02 Pebruari 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, ganti untung merupakan nilai pembebasan lahan pun bisa dihitung diatas nilai pasar karena memasukkan berbagai faktor, seperti lama tinggal, faktor sosial, hingga keterikatan emosi dengan lahan yang dibebaskan.
“Logika tidak warga yang masih mengharapkan BLT menghibahkan tanah/ lahan’mnya untuk pembangunan?” tanya Direktur Eksekutif IP2 Baja Nusantara Ir. I. Djonggi Napitupulu, Minggu (27/11/2022).
“Kita juga mendengar, bahwa masyarakat yang terdampak pembangunan jalan Lingkar Soekarno Siborongborong sebahagian diberikan dua pilihan, yakni mendukung pembangunan atau menolak .Penyampaian demikian dapat kita nilai merupakan sikap atau tindakan Intimidasi kepada warga terdampak pembangunan” tegasnya.
“Untuk itu kita berharap kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera melalukan pengusutan, dimana adanya dugaan praktek korupsi berjalan disana, untuk sosialisasi kepada warga saja diduga melibatkan anggaran Dana desa. Dan ini tentu harus didalami kebenarannya, sebab setiap kegiatan pembangunan demikian tentu telah ditampung biaya sosialisasinya” terang Djonggi.
Sebelumnya Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan M.Si berharap kepada Menteri PUPR Dr. Ir. H. Mochamad Basoeki Hadimoeljono M.Sc, Ph.D saat peninjauan kerusakan akibat gempa di Tapanuli Utara baru baru ini, meminta agar Pembangunan jalan Lingkar Soekarno Siborongborong dilanjut. Freddy Hutasoit
