IGNews | Dairi – Anggota Dewan Komisi 3 DPRD Dairi, Alfriansyah Ujung meminta pemotongan atau poklet atau pungli insentif vaksinator sebesar 75 persen untuk menutupi biaya Gaji Honor Tenaga Harian Lepas (THL) dilingkungan Dinas Kesehatan Dairi – Sumatera Utara segera di Audit, Senin (9/1/2023).
Pemotongan honor vaksinator tersebut dilakukan oleh Dinas Kesehatan Dairi dengan alasan bahwa Gaji Tenaga Harian Lepas (THL) dilingkungan kerjanya sejak September sampai dengan Desember tidak bisa terbayarkan akibat DPRD Dairi tidak mengesahkan PAPBD Tahun Anggaran 2022.
Informasi yang dihimpun, dari beberapa tim vaksinator Covid- 19 di beberapa Puskesmas yang tak mau disebut namanya mereka sangat menyesalkan pemotongan insentif tersebut. Mereka keberatan dan menanyakan peraturan yang menetapkan tentang pemotongan insentif mereka tersebut.
“Itukan jasa atau insentif kami selama kami jadi tim vaksinator bang, masak jadi itu dipotong untuk menutupi Gaji THL, keberatanlah kami bang, apa lagi potonganya bukan belah dua, tapi lebih banyak yang dipotong dari pada yang tinggal untuk kami” ujar salah seorang vaksinator yang tak mau nama dan Puskesnya di sebut.
“Janganlah kami jadi korban bang, kami kan udah capek selama Covid ini dilapangan, masak jadi insentif kami yang di korbankan untuk menutupi honor THL, kalau ngak sanggup ngasi honor mereka ngapai THL diterima” tambah sumber lagi.
Memanggapi hal tersebut, salah seorang Kepala Puskesmas (Jumat, 6/1/2023) menjelaskan bahwa memang benar adanya pemotongan insentif vaksinator di Puskesmas yang di pimpinya, bukan cuma tim vaksinator yang merasa keberatan, ia pun sebagak Kepala Puskesmas sebenarnya turut merasa keberatan namun karena kebijakan itu adalah kebijakan pimpinan Dinas, maka mereka mau tak mau harus mengikuti perintah.
“Memang benar bang ada pemotongan Dana insentif itu untuk membayar gaji Honor THL, kasian juga sebenarnya melihat anggota yang sudah kerja penuh melakukan vaksinasi baik di Kantor maupun di lapangan, tapi apa mau kubilang bang itu kebijakan Pimpinan” kata Kepala Puskes yang juga namannya tak mau di tulis di media.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, dr. Hendri Manik saat di konfirmasi melalui pesan Whatsapp tidak merespon, begitu juga konfirmasi yang disampaikan ke Sekretaris Dinas Kesehatan Dairi, Prisda Turnip S.Km, M.Kes hanya memberikan jawaban dengan membalas pesan Whatsapp agar konfirmasi langsung ke Kepala Dinas.
Anggota Komisi 3 DPRD Dairi, Alfriansyah Ujung saat di konfirmasi kenbali (Senin, 9/1/2023) mengatakan bahwa adanya informasi pemotongan insentif vaksinartor yang dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Dairi Tahun Anggaran 2022 tidak ada dasarnya seingga hal itu perlu di Audit.
“Tidak ada dasarnya insentif vaksinator tenaga kesehatan itu di potong hingga 75 persen, ini perlu di Audit. Berarti banyak untung vaksinator tenaga kesehatan dari 18 Puskesmas bisa di potong 75 persen, dari mana muara dana itu di ambil dan dari mana mereka menutupi dana yang udah dilaksakan selama setahun, berarti kaya semua Nakes di Dinas Kesehatan itu bisa menyumbang ke Negara 75 persen” sebut Alfri Via pesan Singkat Whatsapp.
Pada kesempatan sama, Kasubbag Keuangan Dinas Kesehatan Dairi, Jhon A.Purba ketika di konfirmasi membenarkan adanya pengurangan insentif vaksinator tersebut.
“Ijin tulang, bukan pemotongan itu tulang, tapi pengurangan anggaran untuk menanggulangi gaji THL sejak bulan Semptember sampai Dengan Desember 2022. Hal ini terjadi karena tidak adanya P- APBD yang awalnya penambahan gaji di ajukan pada P- APBD. Karena tidak adanya P- APBD aggaran yang ada itu lah di geser dalam satu kegiatan yang tdk mengubah pagu kegiatan” sebut Purba.
“Dengan berat, Dinas mengambil langkah begitu. Gimana lah kalau sudah menyangkut Hak Asasi Manusia, mempekerjakan orang masa gak digaji. Lebih berat lagi tulang. Dinkes memiliki 182 THL dan bahkan ada THL yang lama lama itu mereka menggantungkan hidupnya dari THL Dinkes dan masa kerja sdh lebih 10 tahun. Komunikasi lah tulang ama Kadis atau Sekdis” tambah Purba mengakhiri. Bob
Discussion about this post