IGNews | Siantar – Pernyataan Plt. Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Junaedi A Sitanggang SSTP menjadi perbincangan, bahkan menjadi polemik karena bukan rahasia umum lagi para rekanan menyetorkan kewajiban atau KW bahkan jauh jauh hari.
Pernyataan Junaedi ditanggapi akan menjadi blunder di Dinas PUTR bahkan Pemerintahan Kota Pematangsiantar, karena sesuai informasi beredar untuk kegiatan fisik APBD TA 2023 sudah habis dibagi pada bulan Desember 2022, dimana para rekanan diduga telah menyetorkan KW.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum LSM Forum13 Indonesia, Syamp Siadari menilai Plt. Kadis PUTR Kota Pematangsiantar terlalu girang karena diangkat menjadi Plt dan sehingga lupa akan permainan KW selama ini yang sudah sistematis, senyap, rapi dan terstrukrur sehingga Aparat Penegak Hukum tidak mampu membongkar praktek KKN tersebut, Selasa (28/2/2023).
“Sedangkan untuk kegiatan fisik yang tertampung pada APBD Tahun Anggaran 2023 yang akan terlaksana bulan depan semua paket PL konon sudah semua habis, bukankah terasumsi bahwa pada bulan Desember 2022 tahun silam sudah pada setor KW oleh pemborong ke Dinas atau ke oknum yang dipercayakan untuk mengutip” jelas Syamp.
“Pernyataan Junaedi Sitanggang ini mengingatkan kita kepada sosok Anas saat terperiksa oleh KPK dirinya bersedia dihukum gantung di Monas tapi nyatanya terbukti tohhh, nahh saya sarankan kepada saudara Plt. Kadis PU Pematangsiantar jangan terlalu gampang berucap hanya membuat harum nama Walikota dimata publik, nanti takutnya blunder sendiri” ucapnya.
“Jujur dengan pernyataan Plt. Kadis PU tersebut saya dengan semangat mengerahkan semua anggota LSM Forum13 Indonesia untuk aktif mengikuti jejak langkah Plt ini dan para oknum pemain pengumpul KW serta akan kita lakukan secara harus dan persuasip pendekatan kepada para rekanan atau pemborong asli putra Siantar” tegas Syamp.
Dalam wawancara, Syamp Siadari kembali menegaskan “Saya tantang Plt. Kadis PU Kota Pematangsiantar untuk berani berdiri selama 13 bulan diatas tugu becak bila kita kedepanya menemukan adanya setoran KW untuk mendapatkan paket PL maupun Lelang”.
Syamp juga menambahkan, bahwa masyarakat maupun rekanan bukan mengharapkan pernyataan proyek tanpa KW dikumandangkan Plt. Kadis PU Kota Pematangsiantar karena dengan pernyataan itu, adanya unsur keterpaksaan hanya sebagai asal beliau senang yang dalam artinya hanya untuk menunjukkan loyalitas seorang bawahan kepada pimpinanya tetapi tidak memikirkan akibat blunder yang terjadi.
“Harusnya Plt. Kadis PU Pematangsiantar melakukan cek and ricek semua kegiatan fisik APBD TA 2022 silam yang banyak asalan dikerjakan hanya karena waktu mepet pelaksanaanya dan terakhir kali saya sampaikan berani tidak Plt. Kadis PUTR Kota Pematangsiantar membuat MoU dihadapan masyarakat dan membacakan suratnya didepan Balai Kota serta berjanji siap berdiri diatas Tugu Becak selama 13 bulan bila dikemudian hari ada temuan KW, karena kita akan audiens dan mengajak APH yang ada di Kota Pematangsiantar untuk setiap harinya mengintai pembagian paket proyek di Dinas PUTR Kota Pematangsiantar” tutup Syamp. Try
Discussion about this post