IGNews | Taput – Dugaan praktek korupsi Penerbitan SK Plt Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp. 1.000.000 – 2.000.000, pemotongan dana BOS Rp. 100.000/ siswa serta kutipan sebesar Rp. 100.000 pada pemberkasan Sertifikasi para guru diduga telah lama berjalan. Hal itu dapat dinilai oleh reporter Media Indigonews setelah mendengar keterangan dari salah seorang mantan Plt Kepala Sekolah dan sejumlah guru, Jumat (12/5/2023).
“Terkait potongan dana BOS senilai Rp. 100.000/ siswa, kita langsung di telpon Adc Bupati dan kita langsung ketemu di Pendopo rumah Dinas Bupati. Saya sampaikan kepada Adc Bupati agar secara langsung saya menyampaikan kepada Bupati, namun Adc tersebut menolak, sehingga tidak jadi saya berikan dana Rp. 12.500.000, sebab yang masih terkumpul potongan masih Rp. 5.000.000” ucap Kepala Sekolah yang sudah Nonjob.
“Terkait penerbitan SK Plt Kepala Sekolah, saya bayar Rp. 1.000.000, bahkan teman ku yang satu mengaku membayar Rp. 1.500.000 dan bahkan yang satu lagi memberikan Rp. 2.000.000, sayalah yang memberikan paling murah” jelasnya dengan tegas.
“Dan untuk pemberkasan setifikasi, saya sendiri selaku Kepala Sekolah diminta Rp. 100.000 oleh Pak Marbun dari Dinas Pendidikan, apalagi guru lain, padahal untuk melengkapi dan memfoto copy berkas anggaran dari saya, bahkan untuk berkas guru guru yang lain di sekolah saya” tutupnya.
Direktur Eksekutif IP2 Baja Nusantara Ir. I. Djonggi Napitupulu menyampaikan “Pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini sebenarnya sudah gerak cepat untuk menelusuri kebenarannya ini, bahkan memanggil yang besangkutan yang disebut sebagai pelaku pengutipan, baik itu terkait Sertifikasi, potongan dana BOS bahkan penerbitan SK Plt Kepala Sekolah”.
“Kita siap membantu Kepala Sekolah yang menyampaikan dengan jujur terkait praktek korupsi ini, bahkan Adc Bupati itu siap kita laporkan secara resmi, baik itu Adc dari Pemerintahan dan Adc dari aparat. Bahkan PPATK akan kita surati, agar Adc Bupati itu ditelusuri LHKPNnya, sebab kita ada informasi terkait aset para Adc ini” tegas Djonggi Napitupulu.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, Bontor Hutasoit saat dikonfirma terkait adanya dugaan pengutipan mengatakan “Tidak ada itu, dan siapa Kepala Sekolah yang mengatakan demikian. Dan saya pun tidak mengetahui hal ini apabila ada terjadi”. Freddy Hutasoit
Discussion about this post