IGNews | Jakarta – Kabareskrim Polri, Komjen. Pol. Agus Andrianto memerintahkan jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba untuk mewaspadai serta mengantisipasi fenomena ‘narkopolitik’, yakni politisi terlibat narkoba atau dana politik dari jaringan narkoba.
Pasalnya, salah satu permasalahan yang diantisipasi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 adalah politisi yang terlibat narkoba.
“Saya minta seluruh jajaran reserse narkoba Polri sudah mulai memetakan dan mengantisipasi permasalahan terkait narkoba yang dapat menghambat perhelatan Pemilu 2024” ujarnya pada Jumat (26/5/2023).
Ia mengatakan hal itu pada rapat kerja teknis (Rakernis) Direktorat Tindak Pidana Umum di Bali. Dimana dalam menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 salah satu permasalahan yang diantisipasi adalah politisi yang terlibat narkoba.
Keterlibatan politisi dalam penyalahgunaan narkoba sudah jelas melanggar etika dan norma, bahkan dimungkinkan terdapat peredaran narkoba yang melibatkan politisi dalam memanfaatkan keuntungannya untuk mendukung kegiatan politiknya.
“Oleh karenanya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri beserta jajaran diharapkan dapat menyiapkan strategi dan memanfaatkan teknologi yang dimiliki untuk mencegah terjadinya fenomena narkopolitik” tegasnya.
Mantan Kabaharkam Polri itu juga meminta jajaran melaksanakan penegakan hukum secara profesional, berkeadilan dan berintegrasi.
“Antisipasi adanya penggunaan sumber dana dari peredaran narkoba untuk kegiatan pemilu” ungkapnya.
Ia juga meminta jajarannya untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama yang baik antar pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan Pemilu melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam mewujudkan pemilu yang kondusif. hingga 31 May 2023.
“Terus upayakan pemberantasan narkoba secara tuntas sampai ke akarnya, perlu disadari dengan tindakan tersebut telah meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap polri dan menjadi ladang amal bagi personil dan institusi polri” pungkasnya. Frans IF Siregar
Discussion about this post