IGNews | Toba – Masih menyoal tujuh paket dengan metode Pengadaan Langsung (PL) diduga untuk proses pengadaan barang/ jasa Dinas Pertanian (Distan) Toba sumber dana APBD TA 2023 terindikasi adanya dugaan persekongkolan yang sangat rapih dan dugaan tindakan perbuatan melawan hukum tentang memberikan sesuatu atau hadiah untuk memiliki paket pekerjaan. Hal ini dikatakan Ir. I. Djonggi Napitupulu Direktur IP2Baja Nusantara kepada reporter Indigonews, Kamis (3/8/2023).
Seperti informasi beraroma tak sedap itu beredar dikalangan masyarakat Balige bahwa masing masing ketujuh paket tersebut sudah dimiliki para rekanan sementara ketujuh paket pekerjaan tersebut belum ditetapkan Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini TH Sitorus sebagai Kepala Dinas Pertanian Toba untuk diumumkan di web resmi yaitu Sistim Informasi Rencana Pengadaan Umum (Sirup).
Ketujuh paket pekerjaan itu adalah satu di Sekretariat Dinas Pertanian dan enam di Bidang PSP dan kemudian terungkap informasi yang beredar bahwa untuk pekerjaan pemeliharaan gedung kantor untuk pengecatan nilai pagu sebesar Rp. 200.000.000 telah ditentukan pihak Dinas Pertanian Toba tanpa ada proses pengadaan barang/ jasa .
Rekanan tersebut adalah diinformasikan bernisial PS yang disebut sebut terlibih dahulu melobby LS dan informasi yang beredar diduga ada pemberian sesuatu ataupun hadiah untuk tujuan memiliki pengadaan pekerjaan tersebut.
Kemudian, sebelumnya LS dikonfirmasi terkait peristiwa tersebut tidak dapat diperoleh jawaban hingga berita dimuat. Dan sebelumnya Tua Pangaribuan sebagai PPK yang juga Sekretaris Dinas Pertanian Toba mengatakan “Proses BPJ untuk Rehab Kantor itu belum dimulai, jika prosesnya telah dilakukan, maka hasilnya nanti akan menentukan pihak mana yang akan mengerjakan kegiatan itu”.
Kemudian perbincangan Djonggi Napitupulu dengann Jafar Aritonang menjabat Kabag Pengadaan Barang/ Jasa melalui telefon selulernya mengatakan terkait proses pengadaan dengan metode Pengadaan Langsung bahwa dari Dinas terkait dalam hal ini PPK harus memberikan berkas permohonan kepada Pejabat Pengadaan untuk diproses yang layak siapa rekanan yang mengerjakan.
Kemudian dikatakan bahwa paket pekerjaan lebih dahulu diumumkan di web resmi Kabupaten Toba yaitu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) .
Sedangkan Frans Silalahi sebagai Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa yang telah ditetapkan Kepala Dinas Pertanian TH Sitorus sebagai Pejabat Pengadaan barang dan jasa kepada Djonggi Napitupulu mengatakan “belum mendapatkan permohonan dari PPK “.
Frans Silalahi selaku pejabat pengadaan barang dan jasa di Dinas Pertanian belum mau memberikan jawaban atau bungkam saat dikonfirmasi terkait apa benar selaku abang Pejabat pengadaan yang tujuh paket dari Dinas Pendidikan, apa benar belum mendapat permohonan dari PPK Kegiatan.
Disusul Tua Pangaribuan selaku Sekretaris Dinas Pertanian yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada ketujuh paket proyek, memilih bungkam saat dikonfirmasi reporter Indigonews terkait apa alasannya dan kendalanya sehingga pihak PPK pengadaan tujuh paket proyek di Dinas Pertanian Kabupaten Toba belum menyampaikan permohonan ke pihak Pejabat Pengadaan barang dan jasa. IG_Freddy Hutasoit
