IGNews | Taput – PT Nusantara Hidrotama perusahaan dibidang Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang berlokasi di Kelurahan Onan Hasang. Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara – Sumatera Utara, namun yang menjadi bahan pembicaraan ditengah masyarakat bahwa adanya dugaan terjadi ada usaha didalam usaha tanpa memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP).
“Ada tambang batu disana, ada Stone Crusher dibawah kendali PT. Harazaki Ananta dan bahannya dari sungai Batang Toru, sementara batu dikirim keluar Kabupaten Tapanuli Utara” ujar warga Pahae Julu, Sabtu (16/9/2023).
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif IP2 Baja Nusantara, Ir. I. Djonggi Napitupulu dengan tegas mengatakan “Sepertinya surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini tidak ada apa apanya ya, sehingga pihak Pemkab dan Provinsi tidak menghiraukannya, akhirnya praktek korupsi melalui tambang illegal selalu berjalan dengan baik”, Minggu (17/9/2023).
Dalam surat KPK meminta kepada Bupati dan Wali Kota agar membuat instruksi atau edaran kepada seluruh kepala Perangkat Daerah yang pada pokoknya agar setiap pelaksanaan konstruksi yang bersumber dari APBD Kabupaten/ Kota yang menggunakan bahan material pekerjaan konstruksi berupa MBLB/ Bahan Galian Golongan C berasal dari kegiatan usaha yang memiliki izin yang sah. Selain itu, untuk memastikan ketaatan penyedia yang menjadi mitra kerja pelaksanaan jasa konstruksi terhadap MBLB, agar para Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) secara intensif melakukan monitoring, pengendalian dan pengawasan.
Serta, mengoptimalkan pembinaan dan sosialisasi kepada para pelaku usaha terkait dengan pengurusan perizinan di sektor MBLB sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan secara proaktif berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) terkait dengan penertiban usaha MBLB yang tidak memiliki izin sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Lanjut Djonggi Napitupulu memaparka, namun hasilnya yang terjadi dilapangan, bahkan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) bekerja sama dengan pihak PT. Harazaki Ananta dengan menggunakan Kepres 63 Tahun 2004 dan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/ 887/ 5/ 2021 serta Perkaba Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengamanan objek vital Nasional.
“Namun yang menjadi pertanyaan, apakah tambang yang ada disana punya IUP dan apakah pantas dilindungi tambang yang tidak memiliki IUP…?” tanya Djonggi.
“Untuk itu kita berharap dan meminta kepada Kapolda Sumatera Utara agar segera menghentikan aktifitas tambang yang tidak memiliki IUP disana” harap Djonggi Napitupulu dengan tegas.
Kapolres Tapanuli Utara, AKBP. Jahanson Sianturi SIK belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi reporter Indigonews mempertanyakan tentang IUP.
Kepala dinas DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara, Faisal Arif Nasution M.Si memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait Izin Usaha Penambangan (IUP) PT. Nusantara Hidrotama dan PT. Harazaki Ananta. IGN_Freddy Hutasoit
