IGNews | Sumsel – Sebanya 628 dari 962 orang ASN PPPK formasi 2022 yang di tempatkan diluar Provinsi asal menagih janji Kepala BKKBN RI, Dr. Hasto Wardoyo perihal pengembalian mereka ke Provinsi asal, Rabu (18/10/2023).
Sebelumnya terkait masalah penempatan yang diumum kan BKKBN RI tertanggal 5 Mei 2023 yang dianggap dipaksakan dan bahkan tidak melalui proses evaluasi dan survei tempat tersebut sehingga para CASN Formasi 2022 merasa tidak sesuai dan terkesan pemaksaan, sehingga beberapa orang mewakili mereka menghadap kepala BKKBN RI yang langsung di terima Sestama BKKBN RI yang juga di dampingi oleh Direktur Lini Lapangan, Made Yudhistira Dwipa Yana kala itu.
Ni Ketut Adryani S.Sos, Ketua Umum Forum Penyuluh KB Nusantara (FPN) yang mendampingi para CASN PPPK waktu itu meminta agar penempatan yang sudah di lakukan BKKBN RI agar ditinjau kembali dan direvisi ulang. Hal tersebut disebabkan banyaknya PKB yang ditempat kan diluar daerah asal yang sudah berkeluarga serta sedang mengasuh balita mereka.
Sehingga pada bulan Agustus sudah ada jawaban dari Menpan RB ke BKKBN RI sesuai dengan surat Nomor: B/ 1846/ M-SM.01.00/ 2023 bahwa 962 orang CASN PPPK Formasi 2022 tersebut segera dikembalikan ke Provinsi asal.
Tetapi surat tertanggal 18 Agustus 2023 dari Menpan RB tersebut justru tidak ditindak lanjuti oleh BKKBN tentang penempatannya. BKKBN hanya menindak lanjuti poin poin yang lainya. BKKBN hanya menikdaklanjuti masalah NIPPPK. Tapi masalah penempatan CASN PPPK Formasi 2022 tersebut justru diabaikan dan terkesan dibatalkan sehingga menimbulkan banyak permasalahan dilapangan.
Tapi setelah NIPPPK terbit/ selesai justru masalah penempatan tidak ada perubahan bahkan mereka semua tetap dilantik dimana mereka ditempatkan.
Seorang PPPK Penyuluh KB berinisial AG dengan lantang mengatakan bahwa sebenarnyanya BKKBN RI tidak peduli akan nasib mereka, padahal garda terdepan di dalam penyampaian program Pemerintah melalui ber KB adalah tenaga penyuluh atay PKB.
“Bagai mungkin kami bisa bekerja ditempat yang asing bagi kami, yang lebih mengherankan lagi kepala BKKBN RI sudah berjanji untuk mengembalikan kami ke Provinsi asal, tapi kami cuma di PHP” ucapnya.
AG sendiri ditempatkan di Provinsi Bangka Belitung (Babel.red) dari Provinsi Sumsel, di Babel ia mendapat intimidasi dipaksa agar pindah kependudukan ke Babel. Belum lagi ditempatnya tidak adanya sarana transportasi dan biaya hidup yang tinggi. Sungguh luar biasa, padahal ditempat asalnya saja masih sangat kekurangan tenaga penyuluh.
Hal sama juga dirasakan RN, asal Sumut yang ditempat kan di Provinsi Bengkulu di kabupaten Kaur. Padahal dirinya seorang wanita meninggalkan anak ditempatkan di tempat yang sangat menyedihkan.
Transportasi yang tidak ada bahkan melalui hutan setiap menjalankan tugas hingga membuat RN stres dan ketakutan. Bahkan harus berpindah pindah dari rumah warga agar bisa menjangkau tempat tugasnya.
RN mengatakan “Saya ini kerja bukan mau cari mati, kalau begini BKKBN mau bunuh kami”.
Hal yang memilukan juga dialami M berasal dari Sumsel yang di tempatkan di Kabupaten Inhil – Provinsi Riau, dengan menangis terdengar ketakutan dimana dia ditempatkan didaerah terpencil dan harus meninggalkan suami beserta anak. Dalam bertugas M harus naik perahu untuk menjangkau desa binaannya dimana dialiran sungai yang dilintasi banyak buaya hingga mereka trauma dan ketakutan bahkan sudah tidak makan beberapa hari akibat gangguan mental.
Ari asal Sumsel yang ditempatkan di Aceh mendapat intimidasi agar segera pindah domisili ke Aceh, bahkan pemaksaan pindah langsung dari OPD Aceh. Padahal Ari punya hak merdeka memilih untuk tinggal dimana sesuai UUD 45.
Perlakuan pemaksaan pindah KTP, sehingga membuat Ari dan rekan kerja yang ditempatkan di Aceh ketakutan apalagi hukum di Aceh menganut pada hukum syariat Islam. Hal ini tambah membuat mereka semakin tertekan dan penuh dengan paksaan.
“Kami memohon kepada Kepala BKKBN RI, Dr. Hasto Wardoyo agar memenuhi janjinya untuk mengembalikan kami ke Provinsi asal kami” tegas Ari. IGN_Parlin
