IGNews | Toba – Terkait sejumlah dugaan korupsi yang ditangi pihak Kejaksaan Negeri Toba saat ini, disamping terkait dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) atas laporan IP2 Baja Nusantara, juga pihak Kejaksaan Negeri Toba sedang mendalami dugaan korupsi di Dinas Pendidikan terkait dugaan penggelembungan penerimaan dana BOS.
“Kita berharap hal ini diungkap pada publik. Laporan kita terkait dugaan korupsi yang terjadi di PUTR tetap kita uber bagaimana proses penanganan dan tahapannya, apalagi bertambah lagi kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan Toba terkait dugaan penggelembungan penerimaan dana BOS, tentu harus diungkap. Saya percaya Bupati Toba tidak mengetahui ini,namun sekelompok diduga menanfaatkan ini” ucap Ir. Djonggi Napitupulu selaku Direktur Eksekutif IP2 Baja Nusantara, Rabu (1/11/2023).
“Kit akan kawal persoalan dugaan korupsi ini, kita melaporkan dengan data dan fakta yang akurat, juga pada percakapan yang langsung kita dengar melalui percakapan seseorang terlapor dengan seorang pimpinan Plt. SKPD (Terlapor) yang mengatakan kami mau melakukan pemerasan, agar dibuktikan dulu. Atas ini kita desak pihak kejaksaan untuk menaikkan tahapan selanjutnya Laporan ini” harap Djonggi.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Toba, Rikardo Hutajulu saat dikonfirmasi terkait perpindahan Kepala Sekolah SMP 2 Porsea menjadi Kepala Sekolah SMP 5 Matio Balige, apakah ada kaitannya atas dugaan korupsi yang ditangani pihak Kejaksaan Negeri Toba terkait penggunaan Dana BOS, namun memilih bungkam.
Kepala Sekolah SMP 2 Porsea, FLP Simarmata saat dikonfirmasi atas mutasinya menjadi Kepsek SMP 5 Matio Balige ada dugaan terkait pemeriksaan dugaan korupsi penggelembungan jumlah penerima dana BOS yang saat ini ditangani pihak Kejaksaan, menjawab “Tidak tulang”. IGN_Freddy Hutasoit
