IGNews | Simalungun – Polemik proses seleksi Komisioner KPU Simalungun masih hangat terkhusus 3 orang yang telah ditetapkan bahkan sudah bertugas menjalankan tanggungjawabnya selaku Komisioner KPU Simalungun.
Seperti Martua Hutapea saat seleksi baik verifikasi administrasi bisa diloloskan padahal masih tersandung sebagai terlapor atas dugaan penipuan yang merugikan beberapa orang sebesar Rp. 65.500.000 dalam pengurusan menjabat Pendamping Desa.
Dan perlu diketahui, saat pelantikan, Polres Simalungun juga konon memanggil pelapor dan terlapor untuk proses hukum, tetapi dengan alasan mengikuti pelantikan Komisioner KPU di Jakarta, terlapor tidak hadir.
Fatalnya, Polres Simalungun diminta bukan hanya memproses masalah dugaan penipuan tetapi peran serta Martua dalam penjaringan Pendamping Desa yang diduga sarat pungutan liar (pungli).
Bukan hanya itu, Faizal Hamzah ternyata saat proses seleksi belum mengundurkan diri dari penyuluh di Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Simalungun – Sumatera Utara bahkan dari jurnalis dari salah satu media online.
Faizal Hamzah, mengundurkan diri dari penyuluh setelah KPU RI (Komisi Pemilihan Umum) mengeluarkan pengumuman Komisioner KPU Simalungun terpilih periode 2023 – 2028, Minggu (29/10/2023).
Pengakuan Faizal, Ketika tanggal 29 pengumuman itu, baru dirinya menyerakan surat pengunduran diri kepada KUA. Hal ini menunjukkan telah adanya terjadi mal administrasi.
Pengakuan Faizal, sesuai dengan form yang disampaikan tim seleksi itu. Bahwa ketika terpilih sebagai Komisioner baru mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya. Ada jabatan BUMN, dan lain lain. Terkecuali PNS, harus mengambil cuti.
Begitu Johan Septian Pradana saat ini menjabat sebagai Ketua KPU Simalungun, padahal terlihat saat pendaftaran calon Komisioner KPU dirinya menghadiri reses seorang anggota DPR RI yang juga Caleg DPR RI, bahkan saat dia menjadi salah seorang pembicara.
Menyikapi hal itu, Ketua Umum LSM Forum13 Indonesia, Syamp Siadari angkat bicara dan mengatakan adanya polemik kepentingan meloloskan 5 Komisioner KPU Simalungun, Jumat (17/11/2023).
“Kita telah membuat draf laporan dan sanggahan kepada DKPP atas dugaan terjadinya mal administrasi bahkan penyimpangan” jelas Syamp.
Bahkan belakangan semakin santernya informasi berseliweran bahwa Johan merupakan orangnya Calon DPR RI, walaupun tidak ada bukti tertulis sebagai tim. IGN_DS
