iGNews | Lingga – Persoalan beberapa orang masyarakat dengan Kepala Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga – Kepri semakin memanas, Sabtu (4/5/2024).
Terlihat awal persoalan terkait bantuan untuk kegiatan turnamen Olahraga di Desa Marok Tua sebesar Rp. 37.000.000 yang didapatkan dari donatur pada akhir tahun 2022 yang lalu, diduga sudah hilang atau raib.
Mulai dari persiapan untuk rencana kegiatan turnamen Bola Kaki di Desa Marok Tua, yang bersumber dari bantuan Gubernur Kepri sebesar Rp. 20.000.000 bantuan dari Kejati Kepri sebesar Rp. 10.000.000 dan ditambah dana milik masyarakat sumbangan dari perusahaan tambang pasir yang ada di Desa Marok Tua sebesar Rp. 7.000.000 hingga jumlahnya mencapai nominal sebesar Rp. 37.000.000 dengan nilai yang fantastis dan menurut Saparuddin, peristiwa raibnya dana untuk modal kegiatan turnamen Desa Marok Tua ini sangat misterius.
Kekesalan Saparuddin dan sejumlah warga terhadap Nurdin selaku Kades Desa Marok Tua yang sudah menghabiskan dana tersebut, sepertinya sudah tak terbendung lagi.
Anehnya, Nurdin mengakui jika uang sebesar Rp. 20.000.000 sudah dipakai Kades untuk membayar upah tukang pada pembangunan jembatan tambatan perahu dikampung Sebayur. Sedangkan hampir semua warga Desa Marok Tua tau bahwa pembangunan tambatan perahu dikampung Sebayur itu dibiayai melalui Dana Desa yang sudah tertuang didalam APBDes Marok Tua Tahun 2023 yang lalu.
“Tapi kenapa biaya pembangunan tambatan perahu itu harus memakai dana bantuan untuk turnamen itu pula” ujar Saparuddin.
Sadisnya, Nurdin tidak bersedia mengembalikan uang Rp. 20.000.000 karena menurut pendapatnya bahwa, dana itu sudah digunakan untuk pembangunan sarana umum dan itu untuk kebutuhan masyarakat.
“Nurdin hanya bersedia mengembalikan anggaran sisa sebesar Rp. 17.000.000 saja, karena katanya Kades mengakui hanya memakai secara pribadi sebesar Rp. 17.000.000 tentu saja hal ini membuat bingung warga masyarakat Desa Marok Tua” ungkap Saparuddin yang penuh kesal.
Akhirnya dalam kondisi kecewa sudah teramat memuncak itu, pada hari Senin (29/4/ 2024) yang lalu, Saparuddin membuat laporan kepihak kepolisian di Mapolres Lingga.
Saparuddin mintak agar Kades Marok Tua yang sudah menggunakan dana turnamen yang tidak pada tempatnya itu dapat dilakukan tindakan hukum, karena warga keberatan atas peristiwa raibnya anggaran untuk kegiatan turnamen, ditambah lagi dengan keberatan Kades untuk mengembalikan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 yang digunakan Kades untuk upah tukang pembangunan tambatan perahu.
Namun laporan Kepolisian yang dibuat tersebut, ada kesan keraguan dihati Saparuddin dan beberapa warga Desa Marok Tua, karena tindakan pelaporan yang dilakukan Saparuddin itu, sepertinya tidak mendapat respon yang baik dari pihak kepolisian. Karena menurut Saparuddin bahwa, pihak Polres Lingga bagian Reskrim menjelaskan kepadanya bahwa, laporan yang dibuat itu tersebut belum cukup bukti yang kuat, bahkan Saparuddin juga menjelaskan bahwa tidak ada diberikan pihak kepolisian semacam lembaran surat keterangan sudah melapor dan tentu saja Saparuddin jadi heran.
“Kenapa laporan kami dianggap belum cukup barang bukti…?” herannya.
Pertanyaan itu terus membayangi rasa kesal dan kecewa Saparuddin dan sejumlah warga Desa Marok Tua.
Saparuddin mengungkapkan “Kami tidak tau lagi harus berbuat seperti apa? dan sepertinya tingkah laku dan perbuatan Kades itu dianggap hal yang tidak bertentangan dengan hukum, karena dikatakan pihak kepolisian laporan yang kami buat itu tidak cukup barang bukti, padahal peristiwa dugaan raibnya uang bantuan itu, ditambah lagi satu bukti berupa surat pernyataan Kades yang hanya mau mengembalikan Rp. 17.000.000, apakah itu dianggap bukan bukti lalu bukti apa lagi harus dilampirkan”.
“Entahlah kami jadi bingung, dan kami pun bertanya, ada apa dibalik kejadian ini? dan akhirnya kami hanya mampu bercerita saja seperti ini, hanya pasrah saja, tidak tau harus mengadu kemana? semoga ada pihak yang mau membantu kami menyelesaikan problem kisruh yang ditimbulkan Kades kami itu” demikian papar Saparuddin pesimis.
Kapolres Lingga diminta warga harus cepat menyelesaikan persoalan ini agar tidak ada konflik ditengah masyarakat bahkan akan adanya mosi tidak percaya akan penegakan hukum ditubuh Polri.
“Barangkali emang nasib masyarakat kecil seperti ini , mungkinkah hal seperti haruskah Mabes Polri yang harus menangani” tutupnya. IGN_Fauzan
