iGNews | Simalungun – Kelompok Mahasiswa Peduli Demokrasi (KMPD) Siantar – Simalungun kecewa terhadap Komisi Satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun terkait Rapat Dengar Pendapat yang belum dilanjutkan mengenai permasalahan demokrasi ditubuh penyelenggara pada menjelang Pilkada November mendatang, Sabtu (22/6/2024).
Disampaikan Andry Napitupulu selaku Pimpinan Kelompok Mahasiswa Peduli Demokrasi, sangat kecewa terhadap Komisi Satu DPRD Simalungun bahwa RDP pada tanggal 3 Juni kemarin diskorsing dan akan dilanjutkan RDP kembali dalam jangka waktu terdekat untuk memanggil beberapa oknum oknum yang terlibat dalam permasalahan penyelenggara pilkada.
Dikonfirmasi Andry Napitupulu, melalui WhatsApp (8/6/2024) kepada Erwin Saragih selaku Ketua Komisi Satu DPRD Simalungun terkait RDP lanjutan dan meminta oknum oknum yang terlibat dalam permasalahan penyelenggara pilkada Simalungun harus dipanggil, dikonfirmasi kembali pada (10/6/2024) hingga konfirmasi terakhir pada (21/6/2024) tak satupun ada balasan dari Ketua Komisi Satu DPRD Simalungun.
Sedangkan konfirmasi Andry kepada Hendra Sinaga, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Simalungun pada (10/6/2024) mengatakan “Share juga ya sama Erwin ya, sambil mengirim kontak Ketua Komisi”.
Andry menjelaskan bahwa dirinya kembali melakukan konfirmasi (15/6/2024), namun tak ada respon dan untuk mendapat penjelasan kembali lagi konfirmasi pada (18/6/2024), Hendra kembali hanya menjawab “Ditanyakan dengan ketua komisi ya, besok sampai Sabtu saya bimtek.
“Saya sudah desak ketua komisi, yang meneken undangan RDP kan Ketua, saya tidak bisa memanggil mereka” ucap Hendra melalui pesan WhatsApp kepada Andry.
“Hingga konfirmasi terakhir pada (22/6/2024) kepada Hendra Sinaga menjawab ‘Lagi bimtek semuanya, besok selesai’ ucap Hendra melalui pesan WhatsApp sambil mengakhiri pesan dengan jawaban Ok” tega Andry.
Adapun beberapa oknum oknum yang diminta KMPD untuk dipanggil diantaranya Leonard Sinaga, Ade Fahrizal, Riogala Lolo, selaku PPK terpilih Kecamatan Tanah Jawa yang diduga memakai Surat Kesehatan Palsu, dr. Widya Saragih selaku Dokter Penanggung Jawab Tanah Jawa, Kepala Puskesmas Tanah Jawa, Saiful Bahri selaku oknum yang diduga dipanggil Komisioner KPU ke rumah kediaman ARS, dr. Bernand Tindaon selaku Kepala UPT. Puskesmas Bandar Masilam, Ahmad Sunario Ketua PPK Gunung Maligas yang diduga saksi Partai Golkar, M. Chairudin PPK Bandar Huluan yang diduga saksi Partai Hanura, Komisioner KPU, Komisioner Bawaslu.
“Permasalahan demokrasi yang terjadi di Kabupaten Simalungun yang ada ditubuh penyelenggara menjelang Pilkada tidak akan selesai jika sampai hari ini saja instansi instansi pemerintah tak tegas memberikan sikapnya” ujar Andry Napitupulu dengan lantang.
“Wakil rakyat yang berbicara tegas pada RDP (3/6/2024) yang gaya berbicara tegas didepan umum sehingga menskorsing dan menjanjikan untuk RDP Lanjutan, namun hingga sampai saat ini tak kunjung jelas kepastiannya untuk sidang dilanjutkan, terus mau bagaimana Persoalan demokrasi di Simalungun apalagi menjelang Pilkada, ini bisa jadi cacatan buruk bagi kabupaten Simalungun” ucap Andry Napitupulu.
Dilanjutkan Andry mengatakan “Sudah banyak tuduhan tuduhan yang masuk ke saya bang, dengan tegas saya harus klarifikasi bahwa sampai detik ini saya tidak menerima pertemuan dari orang orang yang terlibat dalam permasalahan ini”.
Diakhir, mengecam dan mendesak Ketua Komisi Satu DPRD Simalungun agar segera melaksanakan RDP Lanjutan dan memanggil oknum oknum yang telah disepakati untuk dipanggil pada RDP (3/6/2024) kemarin di ruang rapat Komisi Satu DPRD Simalungun.
“Jika dalam 3 x 24 jam setelah rilis berita ini disampaikan ke publik, maka izinkan kami dari KMPD untuk menyampaikan pendapat dimuka umum dalam bentuk unjuk rasa didepan dan menyuarakan Mosi Tidak Percaya kepada pemerintahan kabupaten Simalungun” tutup Andry Napitupulu. IGN_Red
