INDIGONEWS – Besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara tersedot hanya untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) sehingga berdampak pada lambatnya pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara. Bahkan dipastikan Kabupaten Tapanuli Utara hanya mengharapkan bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat.
“Banyaknya jumlah pengangkatan PPPK di Kabupaten Tapanuli Utara tentu menyedot APBD yang cukup besar, dan bahkan pengangkatan PPPK penuh dengan dugaan rekayasa, yang tidak pernah honorer diangkat menjadi PPPK, dan ini terjadi pada situasi Politik pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)” ujar Ir. I. Djonggi Napitupulu kepada reporter 3Media Grup, Rabu (22/1/2025).
“Seharusnya, Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan, Kepolisian dan KPK sudah sepantasnya turun tangan untuk mengusut pengangkatan PPPK sebanyak 2965 orang di Kabupaten Tapanuli Utara, dimana pengangkatan sebanyak itu tidaklah relevan, dimana Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tapanuli Utara saja berjumlah 226.579 orang malah mengangkat PPPK 2965 orang, sementara Kota Medan hanya mengangkat 400- an PPPK dengan DPT juta an orang untuk itu kita, mengharapkan pihak APH agar menyelamatkan keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Utara melalui pengusutan pengangkatan PPPK” ucap Djonggi.
“Dimana banyak yang tidak pernah honorer diangkat menjadi PPPK, honorer di Kabupaten lain diangkat di Kabupaten Tapanuli Utara dan bahkan honorer 6 bulan disalah satu instansi sudah diangkat menjadi PPPK. Sehingga inilah yang membuat APBD Kabupaten Tapanuli Utara habis ditambah bayar cicilan hutang pinjaman PEN senilai Rp. 86 Miliar per tahun selama 8 tahun” harap Djonggi Napitupulu.
Sejumlah warga dan ASN kepada reporter 3Media Grup mengakui bahwa banyak pengangkatan PPPK “Siluman” dalam arti tiba tiba honorer, lalu diangkat menjadi PPPK.
“Istri seorang rekanan/ pemborong tiba tiba diangkat menjadi PPPK disalah satu SMP di Kecamatan Pagaran, lantaran dekat dengan mantan Bupati Tapanuli Utara, sementara selama ini, guru honorer tersebut menjual kain dipasar. Bahkan ada juga honorer di Kabupaten tetangga, tiba tiba diangkat menjadi PPPK di salah satu Puskesmas di Kecamatan Pangaribuan, lantaran Ibunya sebagai Kepala Puskesmas dan Bapaknya seorang Polisi” jelas seorang ASN.
“Demikian juga disampaikan oleh sejumlah warga,seorang inisial RH diangkat sebagai PPPK di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar). Sementara RH ini hanya kerap dirumah dinas Bupati dan mengikuti kegiatan Dekranasda bersama Ibu mantan Bupati. Dan bahkan tugasnya aktif beraktifitas di media sosial (Facebook), nah… biasa masuk PPPK tanpa asal usul honorernya tidak jelas” tutupnya. IGN_Freddy Hutasoit
