INDIGONEWS – Indonesia berkomitmen kuat untuk memerangi penyuapan dan bergabung dengan anggota OECD dalam misi mencapai kebijakan yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik.
Dengan meningkatkan kolaborasi Indonesia dengan keanggotaan OECD, Pemerintah sebagai pembuat kebijakan akan mengkaji dan mengelaborasi berbagai praktik terbaik (best practices) dari seluruh dunia, mempelajari pengalaman pengalaman berbagai negara, mendengar masukan dan kajian kajian, serta mengakses bantuan teknis (technical assistance) kelas dunia untuk memperkuat kerangka hukum dan sejumlah peraturan. Fase ini menjadi kritikal karena terkait dengan bagaimana Indonesia dapat meletakkan jalan menuju transformasi struktural.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ri, Airlangga Hartarto mengatakan “Prioritas kami adalah memperkuat iklim yang produktif dan kondusif yang memungkinkan bisnis untuk menarik investor dan mendorong penciptaan lapangan kerja di seluruh Indonesia secara adil dan merata”, Senin (10/2/2025).
“Kami akui terdapat kekhawatiran sekaligus kebutuhan secara mendasar bahwa Indonesia harus dapat menghadirkan kepastian dan prediktabilitas kebijakan, yang mencakup aspek integritas dan transparansi institusi pengambil kebijakan dan regulator” tambahnya.
“Saya tegaskan bahwa memerangi penyuapan adalah prioritas utama, bukan hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi para pemangku kepentingan, dan bagi kita semua. Ini bukan hanya tanggung jawab Pemerintah atau Lembaga Penegak Hukum. Ini adalah tanggung jawab bersama sebagai bangsa dan membutuhkan partisipasi aktif dari setiap warga negara, termasuk masyarakat sipil. Praktik korupsi tidak hanya merusak keuangan negara tetapi juga merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan ekonomi, terutama merusak iklim investasi” tutupnya. IGN_Tim Indigonews Jakarta
