INDIGONEWS – Sejumlah masyarakat memintakan kepada Bupati Tapanuli Utara agar melakukan rotasi/ mutasi terhadap sejumlah Eselon II dan III, sebelum pihak Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penetapan tersangka atas kasus dugaan korupsi dimasa Kepemimpinan Nikson Nababan sebagai Bupati Tapanuli Utara selama dua Periode, Kamis (17/4/2025).
“Kita meminta agar segera Bupati Tapanuli Utara JTP Hutabarat melakukan mutasi bagi Eselon II dan bahkan Eselon III, sebab ada indikasi, apa setiap kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara saat ini kita pastikan selalu sampai kepada mantan Bupati, bahkan juga agar mengantisifasi hal-hal yang tidak diinginkan” ucap Tua Hutasoit warga Pasar Siborongborong.
“Beberapa Dinas di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara sudah tercium bahkan sudah dimintai keterangan oleh pihak penyidik, baik dari Kepolisian dan Kejaksaan terkait penggunaan dana anggaran pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) TA 2020 dan bahkan anggaran Covid- 19. Seperti Dinas Perumahan dan Pemungkiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Parawisata dan dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)” harap Tua Hutasoit.
“Bupati Tapanuli Utara JTP Hutabarat dan Wakil Bupati Deni Lumbantoruan butuh ketenangan saat ini untuk memikirkan membuat terobosan untuk memperbaiki/ membenahi Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara yang saat ini tidak baik baik saja, tentu kita berharap agar rekan rekan kita para pihak ketiga supaya mengurangi waktu pertemuan dengan Bupati dan Wakil Bupati. Mari kita berikan Bupati dan Wakil Bupati berkordinasi dengan ASN nya para birokrasinya untuk menjalankan Visi dan Misi yang disampaikan kepada masyarakat” ucap Richard Soit kepada reporter Indigonews saat menghadiri acara peresmian Hotel ABE & Convestion di Kecamatan Siborongborong.
Disamping terhadap pihak ketiga agar mengurangi aktifitas bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati, juga Richard Soit meminta agar segera melakukan evaluasi jabatan pada pejabat Eselon II dan II, serta kepada pihak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga di evaluasi perpanjangan kontrak guna Efesiensi anggaran.
“Banyak yang tidak sesuai prosedur dan hanya makan tidur saja” ketus Richard Soit dengan tegas. IGN_Freddy Hutasoit
