INDIGONEWS – Proeyek pembangunan saran pengolahan jagung bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2023 di Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun – Sumut dengan pagu anggaran Rp. 3.508.972.000 dikerjakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Simalungun memalui pelasana rekanan pihak ketiga CV. Putra Jaya diduga sarat terjadi KKN atas sistem Penunjukkan Langsung (PL) bukan sistem Lelang Terbuka.
Anehnya, saat pelaksanaan pembangunan fisik bangunan, pada plang proyek tersebut hanya mencantumkan Nomor kontrak 10/ PPK-DAK/ VII/ Disperindag/ 2023 Tanggal 20 Juli 2023. Penyedia barang dan jasa CV Putra Jaya. Alamat kantor Jalan Padang No 04 Medan Tembung, Kota Medan, NPWP 02007381311000. Nilai kontrak Rp.3.508.972.000. Masa pelaksanaan 15 hari kalender, sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2023 tetapi tidak terlihat nama Direktur Persuahaan, Perusahaan Konsultan.
Namun saat ini, persisnya menjelang 2 tahun beroperasi, dari 4 mesin pengolahan jagung yang ada di gedung tersebut, hanya satu yang berfungsi. Tiga jenis mesin lainnya tidak berfungsi, hanya mesin pemifil (mesin untuk memisahkan biji dari tongkol jagung) yang difungsikan, Kamis (3/7/2025).
Sedangkan produksi tepung jagung dan produksi bihun sama sekali tidak pernah dilakukan di Sentra IKM Pengolahan Jagung milik Disperindag di Tanah Jawa sebagaimana wacana dan tujuan pembangunan yang diwacanakan mantan Bupati Simalungun Radiapoh H Sinaga.
“Yang difungsikan selama inj hanya mesin pemifilan. Mesin lainnya belum pernah digunakan” sebut seorang pegawai honor yang mengaku sebagai operator dan tekhnisi mesin, Rabu 2 Juli 2025 didampingi seorang wanita yang bertugas di bidang administrasi.
Pengakuan operator tersebut, bahwa mesin yang berada di Sentra IKM Pengolahan Jagung Tanah Jawa tidak sama dan berbeda jauh dengan mesin pabrik mie di Kota Pematangsiantar sebagai tempat pelatihan yang diprakarsai Disperindag saat itu.
“Kalau di pabrik yang di Siantar, mesinnya besar. Ini kecil. Jadi berbeda” ujarnya.
Seorang warga SM mengakui yang sering melakukan jasa pemifilan jagung, bahwa dahulu sempat dioperasikan mesin pengering, namun sangat mengecewakan karena hasil pengeringan jagungan menimbulkan penyusutan sangat tinggi mencapai 28 persen.
“Pernah awal awal difungsikan mesin pengering, tapi penyusutannya sampai 28 persen. Jadi gak ada yang mau. Sejak saat itu, (mesinnya) tidak pernah lagi difungsikan” ucapnya.
SM juga mengakui bahwa untuk jasa pemifilan, warga harus membayar Rp. 100 per Kilogram dan perhari mesin pemifilan tidak mampu menghasilkan hinga 1 ton.
Sisi lain, fisik bangunan gedung Sentra IKM Pengolahan Jagung Tanah Jawa yang rangka bangunan dati besi, saat ini lantainya banyak yang sudah retak, bahkan sebagian terkelupas.
Selain itu, bagian kosen yang terbuat dari kerangka baja ringan, ketebalannya diperkirakan terlalu tipis. Begitu pula dengan kondisi lahan di sekitar, banyak ditumbuhi semak dan rumput. Sehingga cukup banyak ditemukan ternak sapi berada di sekitar gedung.
Kemudian, “jembatan” timbang yang dibangun di sebelah gedung, serta genset JGW 63 KF yang ukurannya cukup besar belum pernah digunakan. Begitu pula dengan tabung ipal, juga tidak digunakan.
PPK proyek saat itu, Sihar Napitupulu saat dikonfirmasi bahwa progres pengolahan tepung jagung dan bihun di Sentra IKM Pengolahan Jagung Tanah Jawa hanya berfungsi mesin pemifil dan 3 mesin lainya tidak beroperasi, malah bertanya kembali mengatak “Nga efektifnya yang mana lae?? Pengolahan jagung berjalan dan soal kerjasama pihak Disperindag yang tau”.
Ditanya kembali kenapa dengan pagu anggaran Rp. 3.5 Miliar dilakukan Penunjukan Langsung pihak ketiga seharusnya lelang, Sihar menjawab “Oo. Klo proyek itu lelang 2 kali dan nga ada yang memenuhi syarat dan dilakukan penunjukan langsung”.
Namun pengakuan Sihar ini rentan adanya manipulasi, apakah benar dilakukan lelang 2 kali dan apakah ada terdokumentasi nomor tender atau nama nama perusahaan peserta lelang, atau apakah adanya permaianan bahwa semua peserta sengaja tidak diloloskan syaratnya karenaemang sudah ditentukan pelaksana proyek yang konon katanya berinisial ES warga Humbahas.
Saat ditanya progres proyek apakah ada temuan, Sihar menjawab “Sudah ada audit BPK dan sudah mengembalikan temuan sebesar Rp. 130.000.000“.
Saat ditanya spesifikasi mesinya dan merk serta jumlah mesin, Sihar malah hanya menjawab “Klo itu metode ekatalog dan jenis mesin kurang hafal”.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum LSM Forum13 Indonesia mengatakan sangat ada kejanggalan dalam hal gugurnya peserta tender terbuka dan akan meminta kepada Pokja bersama UKPBJ LPSE Kabuapten Simalungun nomor lelang kegiatan, nama nama perusahaan peserta tender.
Terkait temuan BPK atas kerugian hanya diangka Rp. 130.000.000, Ketum LSM Forum13 Indonesia akan kembali menyurati pihak pengenak hukum dimana sesuai investigasi bahwa banyak dugaan fisik bangunan tidal sesuai RAB. IGN_Tim
