INDIGONEWS – Dugaan praktek penimbunan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di Jalan Lintas Sumatera Utara, tepatnya dijalan Pass Jalan Baru, Kota Padang Sidimpuan, kini menciptakan kegemparan di kalangan masyarakat.
Aktivitas ilegal yang diduga terorganisir ini bahkan disinyalir mendapat perlindungan dari oknum Aparat Penegak Hukum (APH), menggugah rasa keadilan masyarakat yang merasa dirugikan.
Situasi ini memunculkan berbagai spekulasi mengenai tindakan kolusi antara pelaku bisnis ilegal dan pihak berwenang, dimana kepentingan pribadi diduga mengalahkan kepentingan publik.
Warga sekitar lokasi berinisial JR kepada koresponden 3Media Grup menjelaskan “BBM subsidi jenis solar disimpan di gudang dan ditutupi tarpal agar tidak terlihat”, Sabtu (16/8/2025).
“Akibat penimbunan ini, pasokan BBM subsidi yang semestinya didistribusikan untuk masyarakat terbatas, sedangkan orang orang berduit bisa mengaksesnya secara sembunyi sembunyi melalui jaringan gelap” tambahnya.
Hal ini semakin menambah kesulitan bagi masyarakat yang mengandalkan BBM subsidi untuk kegiatan sehari hari, terutama kalangan petani dan pengusaha kecil yang bergantung pada akses bahan bakar yang terjangkau.
Mereka juga melaporkan adanya mobil pelangsir, seperti panther hitam dan L- 300, yang secara teratur mengangkut BBM dari beberapa SPBU sebelum dijual kembali sebagai BBM industri dengan harga lebih dari Rp.12.000 per liter, jauh diatas harga subsidi.
“Praktik ini jelas menyalahi aturan dan dapat berpotensi memicu lonjakan harga di pasar, yang pada gilirannya bisa merugikan konsumen biasa” ungkap warga.
Seorang warga lain, menekankan bahwa tindakan ini bukan hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga dapat menyebabkan kekacauan pasokan energi di daerah tersebut.
Namun, hingga kini belum ada tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) yang diharapkan oleh masyarakat.
Menyikapi situasi ini, oknum wartawan berinisial RDI Siregar bahkan diduga turut menutup nutupi kasus tersebut, menandakan adanya masalah integritas dalam beberapa institusi yang seharusnya berfungsi untuk melindungi kepentingan publik.
“Jika aparat hukum tetap diam, kami menduga ada pembiaran bahkan keterlibatan langsung dalam praktik ini. Ini sangat merugikan negara dan mencederai rasa keadilan masyarakat” kata seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Masyarakat menuntut aparat segera menindak pelaku demi menjaga keamanan energi dan kepercayaan publik yang semakin menipis.
Lokasi dugaan penimbunan berada di Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Jalan Kapten Koima No. 48 WIK (II) serta Jalan Lintas Sumatera Utara, tepat di depan Rumah Makan Simpang Jalan Baru Pass.
Warga berharap pihak berwenang segera mengambil langkah konkret setelah pemberitaan ini tersebar secara nasional. Mengingat dampak yang ditimbulkan sangat luas dan berpotensi merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Ketidakpuasan ini harus ditangani dengan serius untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah” imbuh warga setempat. IGN_Jur
